INDOPOSCO.ID – Desa wisata menjadi salah satu harapan bagi pemulihan ekonomi nasional (PEN). Meski demikian, pengelolaan desa wisata wajib memenuhi protokol kesehatan, untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran Covid-19.
“Desa wisata tetap buka, meningkatkan ekonomi, tapi juga harus semaksimal mungkin bisa menekan penyebaran covid-19,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, pada acara halal bihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia, Jakarta, Selasa (18/5).
Dia mengajak seluruh pengurus desa wisata untuk mempertimbangkan faktor kesehatan dan ekonomi dalam mengelola desa wisata. Ia tak ingin, kesalahan dalam mengelola desa wisata akan berdampak buruk bagi kesehatan warga dan para wisatawan.
“Desa wisata harus bangkit, harus memberikan pelayanan yang baik sehingga ekonomi bisa tumbuh. Tapi jangan lupa, desa wisata juga bisa dikhawatirkan meningkatkan jumlah covid-19 gara-gara salah kelola,” ujar Abdul Halim.
Di sisi lain ia mengatakan, desa wisata sendiri merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Abdul Halim berharap, posisi BUMDes yang saat ini telah berbadan hukum akan mempermudah pengembangan seluruh desa wisata yang ada.
“BUMDes sebagai induk berbagai unit usaha yang salah satunya desa wisata, bisa leluasa bekerjasama dengan stakeholder yang ada, baik BUMN, BUMD, bahkan swasta. Inilah harapan utama kita terkait pemulihan ekonomi di desa,” ujar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini.
Dalam kegiatan tersebut, Abdul Halim juga mendengarkan berbagai keluhan permasalahan dan saran dari pengurus desa wisata yang hadir. Ia berharap, kepala desa, pengurus BUMDes dan pengurus desa wisata terus berpacu agar desa wisata benar-benar berkontribusi bagi percepatan ekonomi desa.
“Kalau desa ekonominya tumbuh dan pulih lebih cepat, maka desa akan menjadi faktor penentu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya. (arm)
