INDOPOSCO.ID – Sistem penyuluhan efektif dan efisien bagi petani/pekebun kelapa sawit menjadi sangat penting, untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat masih 2,7 ton di bawah rata-rata nasional, 9 ton per hektare (ha), akibat tantangan teknis dan nonteknis terkait kualitas SDM, kelembagaan petani, agro-input dan modal usaha.
“Guna mendukung petani mengatasi masalah tersebut, diperlukan penguatan penyuluh, baik aparatur sipil negara atau ASN maupun penyuluh swadaya dan swasta untuk mendorong peningkatan pengetahuan petani dan membangun kapasitas petani sawit,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Kementan (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Nursyamsi di Jakarta, Selasa (20/4/2021).
Menurutnya, Kementan RI menyadari peran sawit menjadi penyumbang penting devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat, juga penggerak perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja dan mendukung pengentasan kemiskinan di pedesaan.
“Pada 2018, luas perkebunan sawit mencapai 14,7 juta ha dan 6 juta ha di antaranya, atau 40,9 persen, merupakan perkebunan sawit rakyat, dengan produksi CPO sebesar 40 juta ton,” kata Dedi saat membuka rapat ‘Rencana Aksi Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Swadaya dan Swasta di Kawasan Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).
Dedi mengingatkan instruksi dan arahan Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo tentang peran petani sawit bagi peningkatan produktivitas sawit nasional. Implementasinya, Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No 40/2020 mengingat peran sawit sebagai kontributor ekonomi utama wilayah, terutama pada 31 kabupaten/kota khususnya Provinsi Riau dan sebagian wilayah di Kalimantan dan Sulawesi.
“Kebun sawit secara keseluruhan menyerap 8,2 juta orang tenaga kerja, di antaranya 4,2 juta di PSR. Sawit juga sumber penghidupan 1,5 juta keluarga petani,” kata Dedi didampingi Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah dan Government Advisor PT SMART Tbk R. Azis Hidayat serta sejumlah pejabat terkait di Kementan.
Dia mengharapkan penyuluh swadaya dan swasta memanfaatkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP Kostratani) sebagai sarana melakukan aktivitas pemberdayaan petani/pekebun sawit.
Government Advisor PT SMART Tbk R. Azis Hidayat mengurai total luas sawit 16,38 juta ha, luas sawit rakyat 6,72 juta ha sementara potensi peremajaan PSR sekitar 2,78 juta ha, 2,27 juta ha di antaranya melalui plasma dan swadaya. Target peremajaan PSR pada 2021 sekitar 180.000 ha pada 108 kabupaten di 21 provinsi. Target terluas Riau sekitar 26.500 ha dan terkecil Bangka Belitung, 500 ha.
“Kriteria lahan peremajaan dengan dana hibah BPDP-KS mengacu Permentan No 7/2019 harus milik pekebun, usia tanaman di atas umur ekonomis 25 tahun, produktivitas kurang atau sama dengan 10 ton TBS per hektare minimal usia sawit tujuh tahun, dan kebun tanpa benih unggul, dengan umur tanaman minimal dua tahun,” kata Azis.
Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah menegaskan, komitmen BPPSDMP atas instruksi Mentan Syahrul Yasin Limpo dan arahan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi, untuk meningkatkan produktivitas PSR dan kesejahteraan petani sawit yang berkorelasi dengan pendapatan devisa.
Dukungan penyuluh, lanjut Siti, data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) per 31 Desember 2020 ada 25.707 orang penyuluh PNS; 11.749 penyuluh honorer (THL TBPP); 29.469 penyuluh swadaya dan 140 penyuluh swasta.
“Dari jumlah penyuluh swadaya tersebut, perlu dipetakan penyuluh swadaya yang wilayahnya berada dengan kawasan perkebunan kelapa sawit,” katanya didampingi Koordinator Substansi Perrencanaan BPPSDMP Dewi Darmayanti.
Menurut Siti, idealnya satu penyuluh swadaya/swasta membina 200 hingga 500 ha sawit, atau rata-rata 350 ha per penyuluh. Khusus PSR diperkirakan membutuhkan 17.244 orang penyuluh untuk menjangkau target 6 juta ha PSR.
“Dukungan semua pihak dalam penumbuhan dan pengembangan penyuluh swadaya dan swasta serta dukungan pembiayaan diperlukan, untuk itu, pemerintah daerah, kementerian terkait dan BPDPKS,” katanya. (ibs)
