INDOPOSCO.ID – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku sedang menyelidiki keterlibatan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam kasus pemotongan dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes).
Pasalnya, orang nomor satu di Kota Serang itu telah mendengar lama adanya kasus pemotongan dana hibah Ponpes. Pihaknya merasa niat baiknya dalam membantu pesantren dirasa ternodai oleh aksi kejahatan yang tidak bermoral tersebut.
“Lagi kita cari nih siapa orang Kesra atau Pemda, oknumnya siapa lagi kita dalami. Kuping sudah dengar lama itu dari tahun ketahun sudah tahu, makanya saya bilang orang jahat itu. Karena ini niat baik gubernur bantu pesantren untuk kepentingan mereka,” katanya kepada media, Rabu (21/4/2021).
Ia mengungkapkan, mekanisme pengajuan dana hibah Ponpes melalui sistem online, kemungkinan diamanfaatkan oknum untuk memanipulasi data. Sebab, Pemprov Banten tidak dapat melacak celah kejahatan oknum melalui aplikasi e-Hibah.
“Karena sistim online, sistem upload, kita tidak bisa monitor. Misalnya ada satu orang mengajukan permohonan lewat di upload kita terima, verifikator, di sini kan cuma nerima nggak datang ke lokasi, di sini mungkin mainya di sini. Jadi, orang-orang jahat ini, pencuri-pencuri nggak bermoral. Memang (Pemprov Banten) nggak bisa di teknologi dan Kejaksaan, Polisi yang bisa melacak ini, karena ini di dunia maya,” ungkapnya.
Ia menerangkan, pesantren memiliki peranan penting dalam membangun daerah Banten. Sejak zaman penjajahan Belanda, mereka dengan sukarela membela Bangsa tanpa pamrih. Saat ini juga, Ponpes menjadi lembaga pendidikan dalam mencetak moral dan akhlak generasi Banten.
Sehingga, sudah seyogianya pemerintah memberikan perhatian untuk perkembangan Ponpes. Namun sayangnya, perhatian melalui bantuan dan hibah dirusak demi kepentingan oknum tertentu.
“Itu bersentuhan moralitas, udah dikasih buat kiyai, dia potong, udah buat Kiyai diambil semua, ini yang lagi kita cari. Makanya saya ke Kejati tadi juga datang, cari sampai ke isi perutnya,” terangnya. (son)
