INDOPOSCO.ID – Sikap Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang secara terang-terangan menolak rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras mendapat dukungan dari sejumlah kalangan termasuk di antaranya politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Ridwan Kamil sebelumnya mengatakan rencana impor beras sebaiknya ditunda atau dibatalkan. Sebab, stok beras saat ini khususnya di Jabar masih surplus. Tidak hanya itu, kebijakan impor beras berpotensi membuat harga beras lokal turun, sehingga mengancam kesejahteraan petani.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan, apa yang disampaikan Gubernur Jawa Barat tersebut sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
“Jawa Barat surplus beras, artinya stok beras berlimpah dan seharusnya diserap oleh pemerintah. Kedua, panen raya itu sebentar lagi dan diprediksi tepat waktu tidak mundur seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Eddy, kepada wartawan, Sabtu (20/3/2021).
Berdasarkan data BPS produksi beras nasional mencapai 31,63 juta di 2020. Potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen dibandingkan produksi pada periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.
Eddy yang merupakan anggota DPR RI asal Kabupaten Cianjur yang juga salah satu daerah lumbung beras di Jabar itu, mengatakan, sebaiknya para pejabat terkait mendengarkan aspirasi berbagai pihak, khususnya petani.
“Tentu jauh lebih bijak jika kita bertindak berdasarkan data komprehensif dan rinci agar serapan beras petani dalam negeri bisa lebih maksimal,” ujar wakil ketua Komisi VII DPR RI tersebut.
Eddy mengungkapkan beberapa kepala daerah lain seperti Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Gorontalo dan Bupati Blora juga mempertanyakan kebijakan impor beras di tengah panen raya ini.
“Akan sangat bijak jika Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menerima masukan dan mendengarkan aspirasi kepala daerah sebelum mengambil kebijakan impor beras ini,” tegas Eddy. (dam)
