INDOPOSCO.ID – Dana pinjaman daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten senilai Rp4,1 triliun kepada PT. SMI dikritisi oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Pengamat INDEF Nailul Huda mengatakan, dana pinjam dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi yang dialokasikan khusus untuk insfratuktur, dinilai tidak efektif. Pemprov Banten bahkan disebut tak memiliki skala prioritas dan hati nurani dalam menentukan kebijakan. Sebab, banyak masyarakat yang kesusahan ekonomi akibat virus Corona. Sehingga, tingkat konsumsi masyarakat menjadi berkurang.
“Kalau Rp4,1 triliun itu digunakan untuk infrastruktur, tidak ke Bansos, UMKM, pekerja terdampak, secara hukum tidak apa-apa. Tapi menurut saya, kebijakan Pemprov tidak ada hati nurani dan tidak ada prioritas kebijakan. Saya rasa kebijakan insfratuktur tidak tepat sasaran dan menunjukkan bahwa Pemprov Banten tidak kredibel, tidak punya skala prioritas dalam penanganan pandemi,” katanya saat dihubungi, Sabtu (6/3/2021).
Ia menjelaskan, dalam dokumen pemerintah tentang pinjaman dana PEN, tidak disebutkan secara rinci peruntukan penggunaan anggaran. Namun seharusnya, Pemprov Banten dapat melihat skala prioritas masyarakat dalam menghadapi pandemi, seperti kesehatan, penanganan Covid-19, insentif tenaga kesehatan, biaya pengobatan pasien. Jika perlu, bangun rumah sakit darurat. Kemudian bantuan UMKM dan Bansos.
“Nggak ada multiyears efek dari pembangunan itu. Kecuali dana PEN dikhususkan Bansos, UMKM, serta pekerja terdampak, itu lebih efektif untuk meningkatkan perekonomian. PEN lebih efektif ke arah situ. Alasannya kalau kita lihat bahwa covid menyerang kesehatan. Di sisi lain UMKM bisa tertekan juga. Maka harus dibantu permodalannya. Itu yang harus dibantu oleh pemerintah,” jelasnya.
Nailul berujar, dana pinjaman untuk membangun sport center dan jalan yang menghabiskan anggaran besar, tidak menyentuh langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Padahal, tidak sedikit warga yang kehilangan mata pencarian akibat virus Corona.
“Yang penting membangun saja, seperti sport center gitukan. Proritas kebijakan buat orang kecil. Itulah sebenarnya yang terjadi. Saya berharap DPRD bisa mengimbangi dan bersuara, harus bantu masyarakat terdampak,” ujarnya.
Berdasarkan data secara nasional, lanjut Nailul, daya konsumsi masyarakat setelah dilanda pandemi minus tiga (-3) persen. Seharusnya, hal itu menjadi perhatian pemerintah daerah. Daya beli masyarakat dapat meningkatkan, dengan adanya bantuan langsung kepada masyarakat.
“Yang terdampak itu dari sisi pendapatan, konsumsi masyarakatnya. Konsumsi masyarakat terdampak cukup mendalam. Secara nasional minus 3 persen. Harusnya konsumsi masyarakatnya ditingkatkan lewat bantuan langsung, yang menunjang permintaan masyarakat,” terangnya. (son)
