INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetyani menegaskan, Komisi IX DPR RI akan mempertanyakan kepada pemerintah terkait rencana pelaksanaan vaksin gotong royong. Karena, pemerintah dinilai tak sanggup melaksanakan program vaksinasi.
“Justru ini yang akan kami tanyakan. Pemerintah tidak sanggup mempercepat program vaksinasi? Sampai minta bantuan dari pihak swasta/ pengusaha,” ujar Netty Prasetyani melalui gawai, Selasa (2/3/2021).
Netty mengungkapkan, pemerintah harus menjelaskan target sasaran rencana vaksin gotong royong. Apabila sasaran vaksin gotong royong ini untuk 180 juta orang dalam program pembentukan hard imunity nasional. Maka, dia yakin vaksin gotong royong ini menimbulkan komersialisasi.
“Kok BUMN atau pihak pengusaha ikut jualan dalam program ini (vaksin gotong royong). Kan penggunaan anggaran untuk pembentukan hard imunity nasional itu dari APBN,” ungkapnya.
Jangan sampai, menurut Netty, program vaksin gotong royong ini menuai pro dan kontra. Karena, pada rencana program vaksin gotong royong ini, terkesan pemerintah ingin memberikan peluang pihak lain terlibat dalam program vaksinasi nasional.
“Jangan sampai ini nanti ada pemburu rente. Pemerintah harus jawab itu semua. Kau (pemerintah) yang mulai, kau (pemerintah) yang menjawab,” katanya.
Terkait pengawasan program vaksin gotong royong, dikatakan Netty, Komisi IX DPR RI akan meminta transparansi program tersebut. Mulai dari data penerima vaksinasi nasional untuk membentuk hard imunity sebanyak 180 juta jiwa.
“Kalau bicara data ini sangat sensitif. Kenapa? Data BPJS berantakan, ada double nomor induk kependudukan (NIK), data meninggal masih masuk, orang kaya masuk data penerima bantuan iuran (PBI). Kita khawatir ini ada sengkarut,” terangnya.
Lalu, masih ujar Netty, Komisi IX DPR RI juga akan menanyakan data penerima data vaksin gotong royong. Dan skema vaksin gotong royong ini seperti apa? Dan lalu vaksin Covid-19 mana yang akan digunakan pada vaksinasi gotong royong nanti.
“Penerima vaksin gotong royong ini gratis atau potong gaji. Ini harus jelas, kan targetnya hard imunity. Harus merujuk Keppres nomor 12/2020. Semua masih dalam bencana nasional non alam. Dan Presiden Jokowi mengatakan, vaksin untuk hard imunity itu gratis,” tegasnya. (nas)
