INDOPOSCO.ID – Di tengah isu kudeta di Partai Demokrat yang belum reda. Presiden Joko Widodo hadir ke daerah basis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur, Minggu (14/2/2021), untuk meresmikan Bendungan Tukul, yang baru selesai dibangun.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, peresmian Bendungan Tukul di Pacitan adalah hal biasa. Menurutnya, Jokowi memang punya perhatian membangun bendungan di berbagai daerah. Apalagi bendungan Tukul sudah dibangun sejak lama.
“Kalau dikatakan peresmian waduk tukul di pacitan itu memberi pesan tertentu ke AHY atau demokrat, tidak tepat, apalagi kalau dikatakan bahwa misalnya ini AHY air tuba dibayar air susu oleh Jokowi,” kata Qodari ketika dihubungi, Selasa (16/2/2021).
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu, mengirimkan surat untuk Presiden Joko Widodo, berisi permintaan klarifikasi terkait tudingan AHY yang menyebut terdapat pejabat di lingkungan Istana yang ingin mengambil alih Partai Demokrat.
Pihak Istana mengakui menerima surat klarifikasi namun tak merespons, karena isu kudeta seharusnya diselesaikan di internal partai, dan bisa diselesaikan sesuai AD/ART.
Peresmian Bendungan Tukul di Pacitan, sambung Qodari, kebutalan saja berbarengan dengan isu kudet di tubuh Partai Demokrat. “Karena sesungunya memang setahu saya, pak Jokowi ini memiliki program pembangunan bendungan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Pacitan. Ada sekitar 65 bendungan dimulai dari 2015, jadi dari 6 tahun ini memang sudah harus selesai,” ucapnya.
Pekan depan saja, lanjut Qodari, Presiden Jokowi akan kembali meresmikan 3 bendungan seperti di NTT, Banten, dan di Kalimantan Selatan. “Bahwasanya pak Jokowi meresmikan bendungan di daerah asal basis suara SBY dan AHY, boleh jadi kebetulan aja,” jelas dia.
Dia melihat, gerakan yang dilakukan AHY dengan memunculkan isu kudeta di tubuh Demokrat, punya tujuan yakni agar bisa menghentikan gerakan politik di tubuh partai berlambang mercy itu.
“Mengenai apa sebab tudingan kudeta ini dimunculkan, tentu pertama diharapkan bisa menghentikan gerakan atau gerliya politik untuk mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Partai Demokrat,” ujarnya.
Meskipun begitu, lanjut Qodari, gerakan politik ini sesunguhnya mengherankan, karena AHY baru setahun menjadi ketum partai sudah muncul kudeta.
“Artinya aklamsi pemilihan AHY tahun lalu itu dipaksakan, karena kalau aklmasi sesungguhya gak ada gerakan semacam ini. Lihat aja seperti aklamsinya Muhaimin Iskandar di PKB, kan gak ada bunyi-bunyi seperti ini. Jadi disisi yang lain, masalah internal Demokrat harus diselesaikan sendiri, supaya apapun gerakan itu akan berhenti,” kata Qodari.
Kemudian, kata Qodari, karena isu kudeta ini ditunjukan kepada pihak istana, sebetulnya ini memiliki kesan, Istana ingin mengambil keuntungan mobilisasi politik dari mereka-mereka yang tak suka Jokowi. “Karena kalau memang ingin menghentikan Moeldoko, cukup sebut Moeldoko saja, tidak perlu menyebut nama Jokowi,” imbuhnya. (yah)
