INDOPOSCO.ID – Presiden AS Joe Biden meminta militer Myanmar melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pejabat dan aktivis yang ditahan dalam kudeta minggu ini. Biden mengatakan Amerika Serikat sedang bekerja dengan sekutu dan mitra untuk menangani pengambilalihan milter dan menangkap pemimpin terpilih dan peraih Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi serta warga sipil lainnya.
“Tidak ada keraguan bahwa kekuatan demokrasi tidak pernah berusaha mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang kredibel. Militer Myanmar harus melepaskan kekuasaan yang mereka rebut dan membebaskan para pendukung dan aktivis serta pejabat yang mereka tangkap, mencabut pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan,” ujar Biden dalam pidato luar negerinya, seperti yang dikutip Antara, Jumat (5/2/2021).
Gedung Putih mengeluarkan pernyataan mengenai penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, yang berbicara melalui telepon pada Rabu malam dengan duta besar dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, blok beranggotakan 10 negara di mana Myanmar berada.
“Tuan Sullivan menyampaikan keprihatinan mendalam Presiden Biden mengenai kudeta di Myanmar dan menyatakan penghargaan atas perhatian negara-negara ASEAN terhadap krisis ini, dengan mencatat pentingnya dukungan regional untuk segera memulihkan demokrasi Myanmar,” kata pernyataan itu.
Menurut pernyataan itu, Sullivan juga menggarisbawahi komitmen pemerintahan Biden untuk memperluas keterlibatan AS dengan ASEAN termasuk dalam memerangi perubahan iklim, menangani pandemi Covid-19, mempromosikan pemulihan ekonomi dan memajukan keamanan maritim.
Biden pada Senin mengancam untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar setelah kudeta itu. Biden mengatakan masyarakat internasional harus bersatu untuk menekan militer Myanmar agar melepaskan kekuasaan.
Dia juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat “memperhatikan” orang-orang yang mendukung rakyat Myanmar di saat sulit. Sullivan mengatakan dalam pengarahan Gedung Putih pada Kamis bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan perintah eksekutif sebagai tanggapan atas kudeta itu dan sanksi yang berpotensi ditargetkan pada individu dan entitas yang dikendalikan militer. (wib)
