INDOPOSCO.ID – PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Nota Kesepahaman (MOU) tersebut ditandatangani Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Selasa, (26/1/2021).
Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Agus Suprijanto mengatakan melalui kerjasama dengan BPKP, Pertamina semakin memperkuat implementasi Good Coorporate Governance (GCG) dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasional di lingkungan perseroan dan Pertamina Group.
“Komitmen dan keseriusan Pertamina untuk menjaga kepatuhan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sudah dilakukan sebelumnya dengan meningkatkan keterlibatan institusi hukum pada proses bisnis maupun proyek perusahaan,” ujar Agus.
Sebelumnya pada tahun 2020, Pertamina telah melakukan kerja sama strategis dengan lembaga penegak hukum baik Kepolisian RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sebagai BUMN, Pertamina senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab serta fairness dalam pengelolaan perusahaan guna mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif jangka panjang. Dan meningkatkan kepercayaan dan pelayanan, sebagaimana yang dijalankan perusahaan energi kelas dunia,” terangnya.
Pada kesempatan penandatangan MoU, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kerja sama dan kolaborasi dengan BPKP tersebut menjadi wujud komitmen Kementerian BUMN khususnya terkait pengembangan dan penguatan tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan BUMN dan Kementerian BUMN.
“Kami sangat mengapresiasi program-program yang terdapat di dalam nota kesepahaman ini dan mendorong seluruh BUMN untuk memanfaatkan kerjasama dengan BPKP dalam hal penguatan tata kelola dan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (fraud) pada BUMN, sehingga tujuan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. (nas/wib)
