Pemkot Palangka Raya Gandeng BPK Perkuat Pengelolaan Keuangan
INDOPOSCO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) guna memperkuat pengelolaan keuangan di daerah setempat.
“Peran BPK sangat penting. Kami melihat masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses penyusunan, pelaporan hingga pemeriksaan dari BPK sangat kami perlukan untuk penyempurnaan pengelolaan dan laporan keuangan,” kata Penjabat Wali Kota Palangka Raya Akhmad Husain di Palangka Raya, seperti dilansir Antara, Minggu (16/2/2025).
Pernyataan itu diungkapkan Akhmad saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan entry meeting oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Akhmad juga meminta BPK RI untuk selalu mendampingi dan memberi arahan agar semakin baik dalam pencatatan serta pengelolaan keuangan dan aset.
“Terlebih lagi saat ini bangunan kantor Pemkot yang lama berdiri di atas tanah Pemprov Kalteng. Kami mohon binaan BPK agar ini tak selalu menjadi temuan setiap tahun,” katanya.
Dia juga menyampaikan Pemerintah Kota Palangka Raya menyambut baik dan memandang bahwa pemeriksaan BPK RI diperlukan untuk melihat tingkat kepatuhan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami juga akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan lebih baik dan terstruktur,” katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, akuntabilitas dan transparansi menjadi hal utama yang diperhatikan Pemerintah Palangka Raya, sehingga pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.
“Pemkot Palangka Raya juga terus meningkatkan sumber daya aparatur, agar semakin profesional dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Menurut dia, berbagai masukan dari BPK terkait peningkatan pengelolaan keuangan dan aset akan selalu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Saya juga minta jajaran pemerintah kota tidak berpuas diri dengan Opini WTP yang telah diraih sampai saat ini. Opini itu justru merupakan tantangan untuk dipertahankan dan terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” kata Akhmad Husain. (dam)
