INDOPOSCO.ID – Tim Patroli Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat menangkap seorang pelaku perusakan dan pembakaran kawasan hutan Suaka Margasatwa Barisan di Kabupaten Solok berinisial AY (37).
“AY diamankan petugas RKW VIII Barisan Solok pada 29 Maret 2022. Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka beserta barang bukti 2 unit chain saw telah diamankan di Polres Solok untuk proses penyidikan lebih lanjut,” kata Kepala BKSDA Sumbar Ardi Andono melalui keterangan tertulis yang diterima di Padang, seperti dikutip Antara, Rabu (27/4/2022).
Ia menambahkan AY yang merupakan warga Koto Hilalang itu diamankan ketika tim melakukan patroli dan menemukan pelaku di lokasi sedang melakukan pembakaran.
Dari hasil pengecekan dan perhitungan, kata dia, diketahui kawasan hutan yang dirusak mencapai 9,2 hektare.
Ia mengatakan informasi berdasarkan pengaduan masyarakat Nagari Salayo kepada Kepolisian Daerah Sumbar dan selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi bersama dengan BKSDA Sumbar pada Februari 2022, lokasi perusakan berdekatan dengan Ulayat Hutan Tinggi Adat Nagari Salayo.
Perusakan itu, katanya, dianggap akan menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat sekitar perladangan karena mengakibatkan longsor, persediaan air akan berkurang, dan banyak lagi kerugian yang diterima masyarakat akibat perambahan ini.
Baca Juga: Ketika BKSDA Evakuasi Anak Buaya di Kediri
Pelaku disangkakan melanggar Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 19 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp5 miliar.
Ardi Andono mengajak masyarakat agar memahami batas dan fungsi kawasan hutan di Sumatera Barat sehingga tidak salah melangkah membuka dalam mengolah kawasan hutan yang dilarang.
“Silakan tanyakan ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar atau BKSDA Sumbar terlebih dahulu untuk klarifikasi status lahan,” katanya.
BKSDA Sumbar, katanya, sejak tahun 2010 telah melakukan tindakan preemtif dan preventif pencegahan tindakan pidana kehutanan, seperti kegiatan pemeliharaan jalur batas, sosialisasi, patroli rutin, dan pemasangan plang tanda batas kawasan di nagari/desa penyangga di sepanjang Kawasan SM Barisan, khususnya di Kabupaten Solok. (mg2)
