Nusantara

Kemendagri Diminta Netral soal Pemberhentian Sekda Banten

INDOPOSCO.ID – Netralitas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipertanyakan dalam proses usulan pemberhentian Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar. Diketahui, Al Muktabar mengajukan permohonan pindah tugas ke tempat asalnya di Kemendagri sejak Agustus 2021.

Pasalnya, di provinsi lain Sekdanya yang diberhentikan secara sepihak oleh Gubernur tanpa mengajukan surat mundur, tidak sedang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, dan tidak terlibat kasus korupsi, begitu mudah dalam proses pemberhentainnya. Contoh kasus pemberhentian Fahkrizal Fitri dari jabatan Sekda Kalimantan Tengah.

Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, kepada media, Rabu (26/1/2022).

Baca Juga : Pengamat: Al Muktabar Jadi Pj Gubernur Banten Bukan Keniscayaan

“Seharusnya Kemendagri tidak menggunakan standar ganda dalam proses pemberhentian Sekda di masing-masing provinsi. Kenapa pemberhentian Sekda Kalteng begitu mudah namun pemberhentian Sekda Banten dibuat berbelit belit,“ ujar Adib dia.

Dia mengatakan, secara logika sederhana adanya dugaan permainan politis di Kemendagri sudah terbaca oleh publik.

”Gubernur selaku PPK (Pejabat Pembia Kepegawaian) di daerah sudah menyetujui permohonan pindah tugas Al Muktabar ke Kemendagri, dan Gubernur menunjuk Plt Sekda agar tidak terjadi kekosonggan jabatan. Sedangkan BKD sudah memproses pemberhentiannya, semua administrasi sudah selesai, sehingga sekarang bolanya itu ada di Kemendagri,” tutur Adib.

Baca Juga : Pakar Hukum Optimistis Jabatan Sekda Banten Akan Dikembalikan ke Al Muktabar

Pihaknya mengaku mendapatkan informasi, Kemendagri sampai saat ini belum menyampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg) soal usulan pemberhentian Al Muktabar dari jabatan Sekda Banten.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button