Peneliti BRIN Ungkap Sengkarut Permasalahan di Provinsi Banten
INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang sudah berumur 21 tahun masih memiliki sengkarut permasalahan serius yang berdampak pada pembangunan daerah.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli mengatakan, masih terdapat permasalahan yang menerpa Provinsi Banten. Ada beberapa aspek strategis yang belum mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM).
Salah satunya adalah tentang birokrasi. Masih terdapat kepala dinas yang masih jadi Pelaksana Tugas (Plt), seolah sudah tidak ada lagi orang yang mumpuni memimpin instansi.
Baca Juga : Konflik Buruh dan Gubernur Banten, Rektor Untirta Bilang Begini
“Banyak OPD yang kosong, mengisi yang satu, tapi yang satu kosong. Sekda juga mengundurkan diri dan sekarang Plt. Ini harus dilakukan pembenahan nanti oleh Pj (Penjabat) Gubernur Banten karena kewenangannya sama,” katanya di diskusi evaluasi akhir tahun Pemprov Banten, Kamis (30/12/2021).
Kemudian, indikator target pembangunan dalam RPJMD belum terealisasi. Contoh angka pengangguran masih tinggi 8,98 persen, padahal target di RPJMD 7,8 persen.
“Persoalan tiap tahun ini sangat besar, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon penyumbang terbesar (pengangguran). Ini banyak industri tapi tingkat penganggurannya tinggi,” ungkapnya.
Baca Juga : Belum Ada Izin Open Bidding Sekda, Pemprov Bakal Perpanjang Muhtarom?
Hal itu berbanding terbalik dari jumlah industri di Kabupaten Tangerang 1.031, di Serang itu 236, Kota Cilegon 86. Dari jumlah industri 2.420 di Banten, mestinya bisa menyerap tenaga kerja.
“Tapi di sekolah SMK atau Perguruan Tinggi belum link and match, ini harus dievaluasi. Tempat latiah di BLK (Balai Latihan Kerja) juga belum link and match dengan industri. Pengangguran PR terbesar yang harus diselesaikan,” ucapnya.
Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum tercapai di RPJMD meskipun mengalami kenaikan. Padahal membentuk provinsi alasannya selalu tertinggal secara ekonomi, terbelakang secara pendidikan, tapi IPM lambat naiknya.
“Pembenahan SDM (Sumber Daya Manusia) penting sekali, pengangguran berkolerasi dengan pendidikan. Zaman kolonial, Banten terisolir karena persoalan pendidikan,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti soal kemiskinan di Banten yang belum tercapai target sesuai RPJMD).
“Kemiskinan targetnya 4,74 persen, tapi angka kemiskian masih 6,6 persen. Kemiskinan kita di pandmei ini bisa jadi meningkat. Memang ada BLT (Bantuan Langsung Tunai) tapi belum mencapai sasaran kebijakan ini,” jelasnya. (son)
