Nusantara

Akademisi Menilai secara De Jure Ada Dua Sekda di Banten

INDOPOSCO.ID – Proses pemberhentian Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar hingga saat ini secara de jure belum final karena belum ada Surat Keputusan (SK) Presiden terkait pemberhentian dimaksud. Artinya, secara de jure (hukum), Al Muktabar masih menjabat sebagai Sekda Banten yah sah.

Namun, di sisi lain Gubernur Banten Wahidin Halim telah mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Banten, Muhtarom yang juga menjabat sebagai Kepala Inspektorat Banten. Jadi, secara de jure, ada dua Sekda di Pemprov Banten.

“Diakui atau tidak, Banten memiliki dua Sekda. Sekda yang diangkat oleh SK Presiden dan hingga saat ini belum bisa diberhentikan oleh Gubernur karena harus ada SK pemberhentian dari Presiden juga. Satu lagi Sekda dengan SK Gubernur, yakni Plt. Sekda yang diharapkan segera menggantikan Sekda yang sah apa pun caranya. Apa motif dari perancang situasi ini,” kata akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Ikhsan Ahmad, kepada INDOPOSCO, Selasa (30/11/2021).

Ikhsan menilai kegaduhan dualisme Sekda Banten mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan di Pemprov Banten begitu fatalistik dan sesat.

“Ada Sekda definitif namun dibuat non definitif dan ada Sekda yang belum definitif tetapi dipaksakan sah dan tanpa malu menjadi Plt. Sekda. Konsekuensi dan risiko hukum dalam peristiwa ini pasti ada, namun agaknya disingkirkan dan tanpa disadari mempertontonkan kelemahan dan rendahnya kapasitas, integritas dan moralitas birokrasi dan kepemimpinan di dalamnya,” tegas Ikhsan.

Baca Juga: Selter Sekda Banten Diperkirakan Tahun Depan

Menurut Ikhsan, penjatuhan hukuman disiplin yang berikan Gubernur kepada Sekda yang sah, kemudian disidang dalam pemeriksaan oleh Kepala Inspektorat yang merangkap sebagai Plt. Sekda bersama beberapa orang pejabat Pemprov dengan materi pemeriksaan berkisar soal pengunduran diri sebagai Sekda Provinsi Banten dan soal absensi adalah fenomena langka dan jauh dari norma-norma etika pemerintahan dan etika birokrasi.

Sekda Provinsi adalah pejabat eselon I dan tertinggi pada birokrasi di pemerintahan provinsi dan atau di kementerian/lembaga non kementerian. Kalau pejabat tingginya saja diperlakukan seperti ini, bagaimana mereka memperlakukan masyarakat,” tegasnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button