Nusantara

Dicopot, Ketua Komisi II Kota Serang Geram

INDOPOSCO.ID – Mantan Ketua Komisi II pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Pujiyanto mempertanyakan mekanisme pencopotannya kepada pimpinan rapat Paripurna, Senin (20/9/2021).

Salah satu yang dipersoalkan kepada Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan (BK) ihwal alasan pencopotannya lantaran absensi yang tidak tercatat. Padahal, pihaknya mengikuti setiap rapat Paripurna melalui virtual.

“Saya ingin menanyakan kepada pimpinan, BK menyoal kebolosan saya dan itu jadi landasan di Paripurnakan tanggal 15 (September) pencopotan saya,” katanya saat melakukan interupsi di sidang Paripurna.

Ia menyampaikan hak pembelaan diri sesuai yang tertera di tata tertib (Tartib). Dalam Pasal 22, seharusnya pembelaan diri dilakukan sebelum adanya Paripurna pencopotan.

“Saya keberatan pencopotan AKD (alat kelengkapan dewan) saya, dari badan anggaran maupun Komisi II, yang menjadi landasannya alasannya absensi. Maka saya tanyakan, apakah kehadiran via virtual itu masuk absensi tidak?,” tanyanya.

Kemudian, tentang Tartib Pasal 99 Ayat 1 dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan AKD paling lama 30 hari setelah diumumkan dalam paripurna.

Selain itu, dalam Pasal 99 Ayat 2, lanjutnya, jadwal rapat Paripurna sesuai Ayat 1 ditetapkan oleh badan musyawarah.

“Yang ingin saya pertanyakan apakah pemberhentian saya dirapatkan di badan musyawarah?,” ucapnya.

Pihaknya berharap kepada Pimpinan DPRD dan anggota, untuk mengakhiri keputusansesuai mekanisme dan ketentuan yang ada. Karena itu bagian dari warwah legislatif.

“Dan saya sedikit janggal dalam surat yang dikeluarkan BK pencopotan AKD tanggal 14 September dan SK pencopotan saya dari AKD tanggal 14 September juga, dan di Paripurnakan tanggal 15 September. Saya anggota DPRD memiliki hak untuk klarifikasi atas tuduhan ataupun sanksi yang saya lakukan,” tegasnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button