Nusantara

Diduga Potong Dana Pamdal dan OB, Pimpinan DPRD Kota Serang Dilaporkan Polisi 

INDOPOSCO.ID – Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), melaporkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang atas dugaan pemotongan honor Pengamanan Dalam (Pamdal) dan Office Boy (OB).

Direktur Eksekutif Alipp, Uday Suhada mengatakan, dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang tahun 2021, tertuang mata anggaran belanja jasa tenaga keamanan dengan pagu anggaran Rp 1.287.600.000. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi honor para pegawai Pamdal dan OB.

Kemudian pada proses tender, terdapat dua perusahaan yang melakukan penawaran, yakni PT. Putra Naves Satya Indonesia, dengan nilai penawaran sebesar  Rp 1.110.000.000. Yang kedua adalah PT. Mitra Kawanua Mandiri (MKM) dengan nilai penawaran Rp 1.247.600.000. Akhirnya, PT. MKM yang memenangkan tender.

“Pada tahap pelaksanaan, para petugas Pamdal dan OB di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang, ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi melalui pemotongan atas hak mereka (gaji). Pemotongan atas hasil keringat para honorer tersebut diduga dilakukan oleh seorang oknum Wakil Ketua DPRD Kota Serang berinisial RA, yang notabene adalah wakil rakyat,” katanya saat ditemui di Mapolda Banten, Rabu (6/10/2021).

Ia menyebutkan, pelaporan ini berawal dari keluhan korban yang merasa haknya tidak diberikan penuh. Berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang terhimpun, perusahaan PT. MKM dipinjam RA. Pemilik perusahaan hanya mendapatkan kompensasi 5 persen.

“Segala hal yang terkait dengan proses pencairan dilakukan oleh RA, melalui stafnya, yakni DS. Secara rutin setiap bulan di Bank BJB. Kemudian atas perintah RA, DS menyerahkan uang tersebut sebesar Rp 100.500.000, kepada Direktur PT. MKM, untuk kemudian diberikan kepada para Pamdal dan OB. Padahal  mestinya hak para PAMDAL dan OB itu sebesar Rp 154.569.163, setiap bulannya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, ada 37 personil Pamdal dan 23 personil OB yang menjadi korban. Dengan pagu anggaran Pamdal senilai Rp 103.896.000. Jika dipotong Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 11.334.109, artinya harus dibayarkan Rp 92.561.891.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button