Nusantara

Gubernur Banten Klaim Berupaya Bangun Birokrasi yang Akuntabel

INDOPOSCO.ID – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengeklaim bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel (good governance).

Upaya itu, kata Wahidin, dibarengi dengan menjalin kerja sama dengan lembaga pengawas dan auditor seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita bekerja sama dengan lembaga pengawas dan auditor yang lengkap. Kesiapan pemerintah dalam membangun sistem melibatkan BPKP dan KPK untuk membuat sistem dengan membina auditor, pengawas dan bendaharanya,” ungkap Gubernur WH di Serang, Selasa (14/9/2021).

Hal itu disampaikan Gubernur Wahidin usai menghadiri rapat paripurna pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang.

“Kalau masih ada korupsi, itu oknum namanya,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni itu, DPRD Provinsi Banten menyetujui Raperda Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

Gubernur WH mengapresiasi atas kerja sama DPRD Proviinsi Banten dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten yang menghasilkan satu produk untuk rakyat Banten (APBD Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021).

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button