Nusantara

Suku Dayak Taman Revisi Hukum Adat di Kalbar

INDOPOSCO.ID – Suku Dayak Banuaka Taman di wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar musyawarah adat salah satunya membahas dan merevisi hukum adat yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Suku Dayak di daerah setempat.

“Keberadaan hukum adat secara resmi diakui negara, tetapi penggunaannya terbatas pada pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,” kata Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, saat membuka Musyawarah Adat Dayak Banuaka Taman di Putussibau Selatan Kapuas Hulu, Minggu (12/9/2021).

Fransiskus menambahkan, dalam membuat aturan hukum tentu adanya jaminan kepastian hukum yang tidak tumpang tindih atau bermakna ganda dalam penerapannya serta harus dibuat lebih mendalam dan terinci tentang aturan perilaku dan jenis pelanggaran serta sanksi adat yang mengikat.

Apalagi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten penyanggah dan sangat sentral. Menurut dia, sebagai perlintasan internasional, sehingga pembahasan hukum adat hendaknya benar- benar memikirkan hukum adat seperti pelestarian budaya dan penguatan hukum adat itu sendiri.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button