Nusantara

Plt Sekda Banten Menjadi Pejabat Three In One

INDOPOSCO.ID – Penunjukan Muhtarom sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, menggantikan Al Muktabar yang mundur dari jabatan Sekda oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, mendapat sorotan dari ahli hukum tata negara dan aktivis anti korupsi Banten.

Mereka menuding, Muhtarom adalah pejabat three in one alias satu orang memegang tiga jabatan sekaligus hanya ada di era kepemimpinan Wahidin Halim.

Sebelumnya, Muhtarom adalah kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) yang bertugas membuat perencanaan pembangunan di Banten, namun di saat yang bersamaan dia juga ditunjuk menjadi Plt kepala Inspektorat yang bertugas memeriksa penggunaan anggaran yang direncanakan, sekaligus juga menjabat sebagai komisaris BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT Agrobisnis Banten.

Setelah melepas jabatan sebagai Kepala Bappeda, Muhtarom dilantik sebagai pejabat definitif kepala Inspektorat, dan sekarang ditunjuk sebagai Plt Sekda yang juga merangkap sebagai Komisaris BUMD PT Agrobisnis Banten.

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila) Yhanu Setiawan mengatakan, sebaiknya Gubenur Banten tidak menjadikan seseorang sebagai pejabat three in one (satu orang tiga jabatan) atau dwi tunggal (satu orang dua jabatan).

”Tidak usahlah bicara reformasi birokrasi, jika masih ada pejabat three in one atau dwi tunggal di Banten,” ujar Yhanu kepada Indoposco, Rabu (25/8/2021).

Menurut Yhanu, rasanya kurang elok sebagai Sekda yang juga ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Muhtarom juga sebagai pengawas dan pemeriksa pengguna anggaran, dan juga sekaligus sebagai komisaris BUMD.

”Menurut saya, boleh saja Sekda menjadi komisaris atau jabatan lain yang tidak berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Namun, apakah pantas dia yang menyusun anggaran, dia juga yang memeriksa penggunaannya. Apalagi dibebankan menjadi komisaris BUMD,” kata Yhanu.

Tak kalah penting kata Yhanu, orang yang menjadi komisaris itu harus memiliki kinerja yang baik dan berprestasi di OPD tempat dia menjabat, bukan asal comot karena faktor kedekatan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button