Nusantara

Coup d’État

Catatan: Heru Lelono, Rakyat Pemberhati Kebijakan Publik

INDOPOSCO.ID – Kata yang trendi walau angin-anginan ini dalam kamus Perancis artinya merobohkan legitimasi. Coup d’État adalah gerakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal.

Di Indonesia kata ini disebut Kudeta, sama dengan di Filipina. Warga Hawaii menyebutnya dengan kata Ke Kī. Warga Maori menyebut Tuhingga. Osofa’i dalam bahasa Samoa.

Akhir-akhir ini kita mendengar berita tentang Kudeta yang menimpa Myanmar. Negara dengan populasi hanya sekitar 54 juta penduduk ini mengawali hobi kudetanya pada bulan Maret 1962. Kemudian yang terakhir, terjadi lagi dihari pertama bulan Februari 2021 kemarin. Tatmadaw sebutan tentara Myanmar melakukan kudeta terhadap permerintah yang dipimpin Aung Sang Suu Kyi, dengan alasan pemilihan presiden kemarin dianggap curang. Alasan klasik pelaku kudeta. Kudeta di Myanmar sering terdengar mudah. Mungkin selain penduduknya sedikit, tetapi yang pasti dimana rakyat paling-paling bersenjata bedil untuk menembak burung, memang tidak mungkin menang melawan tentara dengan senjata yang bisa mematikan manusia. Inilah yang kemudian membuat para pengamat dan pakar politik mengatakan, tentara tidak layak terjun dalam politik.

Tetapi hal ini masih common, masih biasa dinegara berkembang yang belum terlalu matang pemahaman demokrasinya.

Isu kudeta ini juga pernah terjadi di Indonesia saat kekuasaan Soeharto berakhir. Tetapi cerita itu luntur begitu saja. Banyak cerita, banyak bahasan, banyak dugaan, tetapi yang jelas tidak jadi terjadi. Apakah memang ada yang merencanakan kudeta saat itu? Wallahu a’lam bishawabi, dan Allah lebih tahu yang sebenarnya.

Perkiraan saya, dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajuritnya, militer di Indonesia tidak akan berniat melakukan kudeta. Kalaupun ada oknum militer yang berniat, perhitungan saya tidak akan berhasil. Selain rakyat Indonesia yang sudah mulai terbiasa dengan kata demokrasi, perkembangan teknologi media sosial, juga jumlah rakyat yang cukup besar.

Tetapi di musim pandemi covid-19 ini, ternyata ada virus lucu lain yang membuat gatal Partai Politik di dalam negeri. Ditengah masyarakat yang sedang sibuk waspada, dan sedang ketakutan sekali kena tilang saat bepergian tapi lupa bawa masker, tiba-tiba media masa mengabarkan bahwa ada isu adanya kelompok yang akan melakukan kudeta atas kepempinan Partai Demokrat. Lalu berlanjut beredarnya surat pribadi dari anonim yang mengutarakan kekecewaannya terhadap SBY. Kecewa karena merasa yang paling membesarkan SBY, tetapi tidak mendapat jatah kuasa apapun, kira-kira begitulah inti surat itu.

Sekedar iseng, santai membicarakan Partai Demokrat. Mengapa santai? Karena kita atau khususnya saya bukanlah anggota Partai Demokrat. Jadi kita sebenarnya tidak punya hak untuk membicarakan internal Partai Demokrat, Tetapi karena Partai Politik katanya adalah tempat penitipan aspirasi rakyat, maka kalau sekedar membahas, saya kira tidak ada salahnya.

Perebutan kekuasaan didalam tubuh Partai Politik di Indonesia bukanlah hal baru. Sebutan kudeta sebenarnya terlalu tinggi untuk pembalikan kekuasaan didalam sebuah Partai Politik. Kudeta lebih tepat digunakan untuk perebutan kekuasaan negara. Tetapi biarlah, agar lebih menarik untuk dibaca.

Perebutan kekuasaan dalam partai politik khususnya di Indonesia yang sering kita baca, terjadi dengan latar belakang alasan yang beragam. Dari tidak lagi terjadi kecocokan ideologi perjuangan (ini yang paling muluk-muluk), rebutan kursi kekuasaan, dan yang paling sering terjadi adalah karena sakit hati.

Catatan sejarah yang saya miliki, istilah kudeta didalam tubuh Partai Politik di Indonesia belum pernah terjadi.

Kalau ada perbedaan atau pertikaian didalam oragnisasi dengan apapun alasan, yang sering terjadi adalah terbentuknya Partai Politik baru sempalan dari Parpol yang ada. Saya tidak perlu sebut semua nama Partainya, mana yang asli, mana yang sempalan. Salah satu yang terkemuka, seperti PDI-PDIP-PDP dan sebagainya. Golkar-Nasdem mungkin Gerindra dan sebagainya.

Sakit hati memang menjadi penyebab populer dari perpecahan Partai Politik di Indonesia. Padahal, kalau tidak salah, Partai Politik adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama. Logikanya kalau ada orang yang ideologi atau tujuannya tidak lagi sama, harusnya ingin segera keluar dari kumpulan tersebut. Tetapi kalau orang itu bersikeras untuk tetap ada didalam kumpulan, dan ingin berkuasa dengan alasan menegakkan ideologi awal, namanya bukan kudeta. Lalu proses politik dilakukan. Kalau yang bersangkutan mendapat dukungan mayoritas anggota kumpulan, bisa saja hal tersebut terjadi. Namun sekali lagi, di Indonesia kalimat menegakkan ideologi Partai kembali tersebut lebih hanya sekedar pemanis. Hal yang lebih utama karena sakit hati dan mungkin juga iming-iming menggiurkan dari sebuah kekuasaan disekitarnya.

Kalau sedikit menyinggung Partai Demokrat, ada hal yang menarik. Karena sebagai Partai baru, PD adalah salah satu dari yang sedikit, pernah membawa kadernya mejadi kepala negara melalu proses Pemilu. Partai lainnya hanya PKB, PDIP dan Golkar. Bahkan kalau jujur, Partai Golkarpun belum pernah membawa kadernya menjadi kepala negara. Soeharto? Saat beliau berkuasa, belum lahir Partai Golkar. Hanya SBY melalui PD, Gus Dur melalui PKB dan Jokowi melalui PDIP.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button