KPK Perlu Pelototi Elit Politik di Banten
INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Indonesia Political Riview (IPR), Ujang Komarudin menyoroti perilaku elit politik yang kerap korupsi di Banten. Bahkan kata Ujang, kondisi Banten yang menempati 10 besar nasional dalam hal korupsi. Hal itu, tentu sangat memperihatinkan.
“Elit-elit politik di Banten yang melakukan korupsi moralnya sudah masuk stadium 4. Jadi mesti diambil tindakan, hal ini sangat memperihatinkan, padahal rakyat Banten sangat relijius,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Riview (IPR), Ujang Komarudin kepada INDOPOSCO.ID Selasa (26/1/2021).
Selanjutnya, kata Ujang, jika Banten ingin terbebas dari zona wilayah bebas korupsi (WBK), Maka, Ujang menyarankan agar peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu memantau semua kinerja elit politik dan pejabat yang ada di Banten.
“Jadi korupsi ini soal greedy (rakus, red), korupsi bukan hanya soal kebutuhan, tapi terjadi karena kerakusan. Solusinya ya, KPK harus berani pelototi pejabat yang ada di Banten,” kata Ujang yang juga Dosen dari Universitas Al-Azhar tersebut.
Sebelumnya, diberitakan, KPK merilis terkait persoalan kasus korupsi di 26 provinsi di Indonesia.
“Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu terlibat korupsi, ini memperihatinkan. Sementara, Banten berada di urutan kesepuluh,” terang Firli Bahuri saat melakukan webinar bersama seluruh kepala daerah dengan tema ‘Mewujufkan Pimpinan Daerah Berkualitas’ Selasa (20/10/2020).
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Banten, Asep Nana Mulyana menjelaskan, sepanjang 2020. Kejati Banten sudah melaksanakan pemeriksaan kasus korupsi berjumlah delapan perkara.
Kata Asep, enam diantaranya berlanjut ke penuntutan, dan yang terakhir ialah pemeriksaab kasus korupsi di bank milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kalau untuk korupsi tahap penyelidikan di 2020, Kejati Banten sudah 8 kaus korupsi yang sudah masuk ke penyelidikan,” tutur Asep saat jumpa pers kinerja Kejati Banten 2020, pada 22 Desember 2020. (jum)
