KPK Dalami Peran 2 Pejabat Kemenag terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
INDOPOSCO.ID – Kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 terus bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasuah itu memeriksa delapan orang saksi, termasuk dua pejabat penting di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag).
“Benar, hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dikonfirmasi Kamis (4/9/2025).
Adapun dua pejabat Kemenag yang dipanggil yakni Rizky Fisa Abadi (RFA), Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus (2022–2023), serta M. Agus Syafi’ (MAS), Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus (2023–2024).
Selain itu, KPK juga memeriksa sejumlah pihak swasta, antara lain:
Komisaris Independen PT Sucofindo, Zainal Abidin, Sekretaris Eksekutif Kesthuri, Muhammad Al Fatih, Divisi Visa Kesthuri, Juahir pegawai PT Raudah Eksati Utama, Firda Alhamdi, Wiraswasta, Syarif Hamzah Asyathry
Ketua Umum Sapuhi, Syam Resfiadi
“Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya.
KPK menduga sejumlah asosiasi travel haji melobi Kemenag agar porsi kuota haji khusus diperbesar.
Padahal, aturan hanya memperbolehkan kuota haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota nasional.
Sebelumnya, Penyidik Komisi KPK memanggil tujuh saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) kuota haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan empat saksi berasal dari kalangan pimpinan biro travel haji.
“Mereka adalah Luthfi Abdul Jabbar (Direktur/Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah sekaligus Komisaris PT Perjalanan Sunnah Terindah), Mohammad Farid Aljawi (Dirut PT Tur Silaturrahmi Nabi/Tursina Tours), Wawan Ridwan Misbach (Dirut PT Qiblat Tour), dan Mifdlol Abdurrahman (Dirut Nur Ramadhan Wisata),” katanya kepada wartawan Rabu (3/9/2025).
Selain itu, KPK juga memanggil Nila Aditya Devi (Staf Asrama Haji Bekasi), Ridwan Kurniawan (Staf Kasi Pendaftaran Kemenag RI 2012–2021), dan Nasrullah (Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah).
“Materi pemeriksaan akan diungkap setelah proses rampung,” ujarnya.
Sebagai informasi, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 8 Agustus 2025 melalui surat perintah penyidikan umum tanpa penetapan tersangka. Kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.
Tambahan kuota 20.000 jamaah haji pada 2023—hasil diplomasi Presiden Joko Widodo dengan Pemerintah Arab Saudi—dibagi menjadi 10.000 kuota reguler dan 10.000 kuota khusus.
Dari kuota khusus, 9.222 diperuntukkan bagi jamaah dan 778 untuk petugas, dikelola oleh biro travel swasta.
Namun, KPK menduga terjadi praktik jual beli kuota haji khusus melibatkan oknum Kemenag dan sejumlah travel.
Setoran per kuota mencapai 2.600–7.000 dolar AS (Rp41,9 juta hingga Rp113 juta).
Kuota haji reguler sebanyak 10.000 jamaah dibagikan ke 34 provinsi, dengan porsi terbesar untuk Jawa Timur (2.118 jamaah), disusul Jawa Tengah (1.682) dan Jawa Barat (1.478). Pemberangkatan reguler dikelola langsung oleh Kemenag. (fer)
