DPR Dukung Anggaran Kementerian P2MI Ditambah untuk Lindungi Jutaan Pekerja Migran
INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Irma Suryani Chaniago menekankan, pentingnya penambahan anggaran tahun 2026 untuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) agar program strategis penempatan dan pelindungan pekerja migran menjadi maksimal.
“Tentu, oleh karena itu kami Komisi IX menyepakati usulan penambahan anggaran tersebut. Karena pekerja migran Indonesia adalah penghasil devisa negara, setelah sawit,” kata Irma melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Pekerja migran Indonesia memiliki sumbangsih besar terhadap negara. Sumbangan devisa negara mereka melalui remitansi tidak hanya menggerakan roda perekonomian bangsa, melainkan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Oleh karena itu, pelindungan dan pemberdayaannya sudah sepantasnya diperhatikan dan di-support,” ucapnya.
Komisi IX DPR mendukung usulan tambahan pagu anggaran tahun 2026 Kementerian P2MI menjadi sebesar Rp1,3 triliun dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (9/7/2025). Setelah disetujui, usulan itu akan disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
“Sesuai kesimpulan rapat, iya” ucap politikus dari Fraksi Partai NasDem itu.
Pagu indikatif anggaran Kementerian P2MI tahun 2026 hanya berjumlah Rp285 miliar, kemudian dipotong 92 persen untuk belanja pegawai, dan tersisa Rp2 miliar untuk program pelindungan, penempatan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Irma pun merasa miris dengan anggaran yang diperoleh KemenP2Mi. Menurutnya, angka tersebut tidak logis untuk menjamin besarnya angka pekerja Indonesia di luar negeri.
“Tidak masuk akal, untuk melindungi buruh migran kita yang mencapai jutaan,” imbuhnya.
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengungkapkan, dibutuhkan anggaran yang baik untuk meningkatkan tata kelola dan menjalankan program prioritas pekerja migran Indonesia. Sebab itu, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2026.
“Memang relatif sangat kecil untuk program pelindungan dan penempatan. Karena itu, kami sudah rapat dengan Komisi IX dan prinsipnya mereka mendukung penambahan Rp1,3 triliun,” ujar Karding, terpisah usai rapat bersama Komisi IX DPR dengan Kementerian P2MI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). (dan)
