Menteri Rini: Aparatur Negara Harus Jaga Integritas dan Hindari Konflik Kepentingan
INDOPOSCO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus melakukan perbaikan dalam penerapan tata kelola SDM (sumber daya manusia) berbasis meritokrasi.
Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam keterangan, Selasa (1/7/2025).
Ia mengatakan, telah mempersiapkan aparatur negara calon pemimpin masa depan dengan sistem karir yang lebih baik. Salah satunya adalah melalui pembekalan pengetahuan dan pengalaman kerja yang lebih holistik melalui mutasi pegawai.
Rini juga menegaskan kembali tentang komitmen untuk menjaga integritas dan menghindari segala bentuk konflik kepentingan (COI). Baik setiap aspek pekerjaan, baik dalam memberikan pelayanan kepada publik maupun dalam merumuskan kebijakan.
“Jangan ada lagi konflik kepentingan apalagi saat memberikan pelayanan kepada publik,” tegasnya.
Lebih jauh Rini mengungkapkan, pengelolaan SDM setiap pimpinan unit adalah manager SDM yang bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan talenta di bawahnya. Pimpinan unit diminta untuk memberikan teladan yang inspiratif, dan memiliki kemampuan mengkader untuk pemimpin masa depan.
“Para pimpinan unit harus mampu memastikan terjadinya transfer of knowledge dan transfer of experience agar terjadi regenerasi antar pegawai,” katanya.
“Dengan memastikan transfer of knowledge dan transfer of experience ini berjalan baik, tidak akan ada lagi hambatan dalam proses mutasi karena alasan kinerja unit akan terganggu bila ada pegawai yang akan dimutasi,” sambungnya.
Sebelumnya, sebanyak 28 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi dilantik oleh Menteri PANRB Rini Widyantini di Jakarta.
Pelantikan tersebut bukan agenda rutin, namun merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PANRB 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi Di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. (nas)
