Anggaran KNMP Rp2,2 T, Ekonom: Awas Potensi Tumpang Tindih dengan Dana Desa
INDOPOSCO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggulirkan program transformasi sosial-ekonomi bagi masyarakat pesisir. Dengan membangun seratus Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dalam waktu empat bulan dengan anggaran Rp2,2 triliun.
“Kita dihadapkan pada tantangan klasik kebijakan publik,antara idealisme perencanaan dan realitas implementasi,” ujar Ekonom Achmad Nur Hidayat melalui gawai, Sabtu (21/6/2025).
Menurutnya, hingga 2027 mendatang, KKP mencanangkan pembangunan 1.100 KNMP. Target awal 100 kampung di 2025 ini dengan mengusung jargon pemberdayaan nelayan dan pembangunan ruang hidup produktif.
“Tantangan yang harus disoroti secara kritis, terutama terkait potensi tumpang tindih dengan dana desa, efektivitas kebijakan, daya serap anggaran, dan keberlanjutan program,” ungkap Achmad.
Dalam rancangan awal, dikatakan Achmad, satu KNMP diproyeksikan menelan biaya rata-rata Rp22 miliar. Angka ini didasarkan pada proyek serupa yang telah dilaksanakan di Biak Numfor, Papua.
“Bila asumsi ini diterapkan merata ke seluruh wilayah Indonesia, maka dibutuhkan dana Rp2,2 triliun hanya untuk 100 kampung tahap awal,” bebernya.
Dia mempertanyakan apakah anggaran tersebut realistis untuk mencakup infrastruktur, pemberdayaan dan penguatan sosial, ekonomi nelayan. Juga benar-benar berpihak pada yang paling marginal di kawasan pesisir.
“Anggaran ini berasal dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2025, yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan,” katanya.
Ia mengaku khawatir program tersebut berpotensi tumpang tindih atau bahkan disinsentif terhadap program-program strategis lainnya yang juga menyasar nelayan. Seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, atau rehabilitasi ekosistem pesisir.
“Berbagai program berbasis desa seperti Dana Desa maupun inisiatif Koperasi Merah Putih juga menyasar kawasan pesisir,” ujarnya.
“Pemerintah harus menjelaskan apa perbedaan peran dan fungsi KNMP dibanding program lainnya. Jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan, dan potensi konflik antar lembaga,” imbuhnya. (nas)
