Pansus Angket Haji DPR, Begini Respon PBNU dan Muhammadiyah
INDOPOSCO.ID – Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan, telah menyiapkan data dan argumen untuk menghadapi Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji yang dibentuk oleh DPR RI.
“Untuk merespon pertanyaan Pansus, kami siapkan argumen dan data,” kata Hilman Latief di Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Ia mengaku, tidak bisa merespon banyak terkait pembentukan Pansus angket haji saat itu. Pasalnya, harus menyelesaikan layanan haji kepada jamaah. “Isu itu muncul saat puncak haji, jadi kami tidak banyak meresponnya,” katanya.
Di tempat yang sama, Tokoh NU Lukman Edy menegaskan, pembentukan Pansus Haji di waktu yang sempit ini sarat akan muatan politisasi yang terkandung di dalamnya.
“Sebagai anak bangsa, haruslah kita nurut. Kita setuju dengan transformasi haji, tetapi jangan dipakai barang yang bernuansa ibadah tebal ini jadi mainan untuk dilakukan politisasi,” ujarnya.
Apalagi, menurutnya, transformasi pelayanan haji kian membaik, sehingga angka jamaah haji yang meninggal turun. “Seiring bertambahnya jumlah jamaah yang berangkat, maupun seiring bertambah banyak juga peserta yang mendaftarkan diri, tentu semakin dinamis pula pelayanan haji dengan menyesuaikan perkembangan zaman,” ujarnya.
Hal yang sama diungkapkan Tokoh Muda Muhammadiyah Sunanto. Ia mengatakan, pemerintah telah mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan ibadah haji untuk masyarakat Indonesia, seperti penerapan haji ramah lansia dan rekrutmen petugas yang terbuka.
“Yang paling penting bahwa inovasi pelayanan haji ini ada. Jadi tidak hanya sekarang, dulu dan sekarang masalahnya sama, ya di Mina saat mabit, karena memang di Mina berjubel, banyak orang, tempat sedikit, yang memang tidak mungkin menampung semuanya, jadi ini bukan murni salah pemerintah,” ungkapnya.
Adapun permasalahan terkait perbedaan fasilitas antara jamaah haji reguler, khusus, serta jamaah dari negara lain, menurut dia, bukan karena dibeda-bedakan oleh pemerintah, melainkan karena hal tersebut telah ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi selaku tuan rumah.
“Sekarang apa? kalau tidak ada masalah yang berarti dan sudah dilakukan, maka saya rasa pembentukan Pansus Haji hanya mencari-cari alasan. Kalaupun dinilai perlu diperbaiki, sudah telat karena tidak akan ada perubahan lagi,” tegasnya.
Dalam bidang evaluasi petugas haji, masih ujar dia, para petugas haji telah bekerja secara maksimal, dari perihal memandikan, mensucikan, serta berbagai urusan pribadi para jamaah yang juga dikerjakan oleh para petugas.
“Selama ibadah haji itu masih ada, maka pengelolaan haji itu pasti akan ada masalah. Jadi apa yang mau dipansuskan? Kecuali memang mau cari-cari masalah,” katanya. (nas)
