Tiga Oknum Hakim PN Tangerang Dilaporkan ke KY dan MA
INDOPOSCO.ID – Pengacara Irawan Arthen, mengumumkan bahwa tim kuasa hukum STD telah mengajukan laporan terhadap tiga oknum hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
“Laporan ini berkaitan dengan tindakan mereka dalam menahan terdakwa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kemarin kami telah mengirimkan Surat No.188/IAP/IX/2023 kepada Komisi Yudisial dan Surat No.187/IAP/IX/2023 kepada Mahkamah Agung terkait masalah ini,” katanya kepada INDOPOS.CO.ID Rabu (13/9/2023).
Menurutnya, kliennya, yaitu STD, mengalami proses hukum yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Ini terjadi selama proses persidangan pertama dan persidangan kedua, di mana dugaan maladministrasi terjadi.
“Pada sidang pertama, kami tidak menerima informasi apa pun dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Saat sidang kedua jatuh pada hari Senin, 4 September 2023, baru diberitahukan pada tanggal 1 September 2023 kepada tim kuasa hukum kami. Kami mengira bahwa sidang pada tanggal 4 September adalah sidang pertama,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, sidang mengenai biduk rumah tangga soal kartu kredit yang berakhir dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menuai sorotan.
Tim kuasa hukum STD, Jalimson Sipayung menyampaikan ketidakpuasan pihaknya terhadap tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang menahan kliennya.
“Kami menyesalkan tindakan yang terkesan terburu-buru dan kurang hati-hati dari Majelis Hakim PN Tangerang yang menetapkan penahanan di rumah tahanan pada 4 September 2023 melalui Hakim Ketua. Tindakan ini keluar dari norma hukum yang seharusnya diikuti, bahkan menurut pandangan kami, penggunaan wewenang tersebut bersifat sewenang-wenang, selanjutnya kami akan teruskan ini ke tingkat Komisi Yudial (KY),” ujarnya kepada INDOPOS.CO.ID pada Senin (11/9/2023).
Sementara itu, sebelumnya Humas Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Arif Budi Cahyono menyatakan, pihaknya telah melakukan upaya untuk mengirimkan undangan sidang kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tujuan memastikan kehadiran terdakwa pada sidang pertama. Namun, sayangnya, surat panggilan sidang tersebut ternyata tidak sampai kepada JPU sesuai dengan waktu yang diharapkan.
“Kami sudah kirim surat undangan sidang pertama dan penuntut umum tidak memanggil terdakwa karena surat penetapan hari untuk sidang itu datangnya terlambat, jadi terdakwa belum dipanggil oleh penuntut umum,” kata Arif, kepada INDOPOS.CO, Rabu (13/9/2023). (fer)
