Nasional

Ini 8 Isu Strategis Bidang Perumahan Tahun Ini

INDOPOSCO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2023 ini telah menetapkan setidaknya ada delapan isu strategis bidang perumahan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan guna mendorong penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mengurangi kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan di Indonesia.

“Ada delapan isu strategis bidang perumahan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun ini,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perumahan di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Rapat yang dilaksanakan secara hybrid tersebut membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022 dan Program Kerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perumahan. Sedangkan hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Eselon I, Eselon II dan III serta Kepala Balai dari unit organisasi di Kementerian PUPR.

Baca Juga : PUPR Bangun Dermaga Logistik Tunjang Pembangunan Infrastruktur IKN

Iwan menerangkan, sejumlah isu strategis bidang perumahan yang membutuhkan perhatian khusus diantaranya pertama dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tematik dan Direktif Nasional Tahun 2023, kedua kegiatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) terutama Pemeliharaan dan Rehabilitasi khusus untuk aset yang belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga terkait dan ketiga adalah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting. Adapun isu yang ke empat adalah dukungan terhadap penanganan kumuh melalui keterpaduan penanganan kawasan melalui integrasi program perumahan dan cipta karya. Sedangkan isu ke lima adalah dukungan penyediaan Hunian di Ibu Kota Negara (IKN).

Isu ke enam adalah penanganan rumah khusus untuk penyediaan rumah terdampak bencana termasuk program pemerintah, masyarakat kawasan perbatasan dan 3T. Ketujuh adalah dukungan terhadap pengembangan kawasan prioritas bidang PUPR untuk mendukung target RPJMN 2020 – 2024 dan Direktif Nasional dan kedelapan penanganan backlog rumah MBR dalam rangka pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR).

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button