Nasional

Kasus TPPU Mantan Bupati HSU, KPK Periksa 7 Saksi dari Pihak Swasta

INDOPOSCO.ID-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dari pihak swasta terkai kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupato Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel), Abdul Wahid (AW).

“Hari ini (10/1/2022) pemeriksaan saksi TPPU di HSU. Pemeriksaan dilakukan di Polres Hulu Sungai Utara,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin (10/1/2022).

Ali menyebutkan, saksi-saksi yang dipanggil yakni Fakhrianor, Haji Haidir, Tulus Sabari, Sulaiman alias Sulai (kontraktor/pemilik CV Berkat Mulia), Rahmatullah, Enik Maslahah dan Mursidah.

Untuk diketahui, KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU, Kalsel tahun 2021-2022 dengan tersangka mantan Bupati HSU, Abdul Wahid (AW).

“Setelah mendalami dan menganalisa dari rangkaian alat bukti yang ditemukan oleh tim penyidik dalam proses penyidikan perkara suap dan gratifikasi oleh tersangka AW, diduga ada beberapa penerimaan tersangka AW yang dengan sengaja disamarkan dan diubah bentuknya serta dialihkan kepada pihak lain,” ujar Ali Fikri.

Baca Juga : Tiga Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Ali mengatakan dari temuan bukti ini, KPK kembali menetapkan tersangka AW sebagai tersangka dalam dugaan perkara TPPU.

“TPPU diterapkan karena diduga ada bukti permulaan yang cukup terjadi perubahan bentuk dari hasil tindak pidana korupsi kepada aset-aset bernilai ekonomis seperti properti, kendaraan dan menempatkan uang dalam rekening bank. Informasi yang kami terima, diduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencoba untuk mengambil alih secara sepihak aset-aset yang diduga milik tersangka AW,” ujar Ali.

Ali mengingatkan agar dalam proses penyidikan perkara ini, tidak ada pihak-pihak yang dengan secara sadar dan sengaja mencoba mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan perkara ini karena KPK tak segan terapkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 21 UU Tipikor berbunyi: ‚Äúsetiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.”

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button