Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS Siap Diadili Kasus TPPU
INDOPOSCO.ID – Berkas perkara dugaan Tiindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia (YW) dinyatakan telah lengkap.
Karena itu, KPK menyerahkan barang bukti dan tersangka (tahap II) ke tim jaksa agar dapat segera diadili.
“Hari ini (26/11/2021) bertempat di Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung, tim penyidik telah melaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dengan tersangka YW (Yudi Widiana) pada tim jaksa karena dari seluruh isi kelengkapan pemberkasan perkara dugaan TPPU-nya telah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (26/11/2021).
Ali menjelaskan, tersangka YW tidak dilakukan penahanan karena saat ini yang bersangkutan masih menjalani masa pemidaaan perkara terdahulu.
“Dalam waktu 14 hari kerja, tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi),” ujar Ali.
Ali mengungkapkan, untuk persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Pusat.
Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Yudi Widiana Adia sebagai tersangka TPPU pada Februari 2018 lalu.
Yudi diduga menerima sekitar Rp20 miliar saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR dari proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan.
Yudi diduga telah menyamarkan bentuk uang suap yang diterimanya menjadi aset tidak bergerak dan bergerak, seperti sejumlah bidang tanah, rumah, mobil dan lainnya. Aset-aset itu menggunakan nama orang lain.
KPK menemukan ketidaksesuaian antara penghasilan Yudi dengan aset yang dimilikinya.
Saat ini, Yudi sedang menjalani hukuman 9 tahun pidana penjara karena terbukti menerima suap Rp6,5 miliar dan 354.300 dolar AS atau senilai total Rp11,5 miliar terkait proyek jalan milik Kementerian PUPR tahun anggaran 2015 dan 2016 yang menjadi program aspirasi DPR. (dam)
