Nasional

KPK Periksa Ketua DPRD Hulu Sungai Utara

INDOPOSCO.ID -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (Kalsel) Almien Ashar Safari terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2031-2022.

Selain itu ada 9 saksi lainnya dari lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara ikut diperiksa.

“Hari ini (19/11/2021) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel tahun 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan di Polres Hulu Sungai Utara,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (18/11/2021).

Ali menjelaskan, para saksi yang diperiksa yaitu Muhammad Rakhmani Nor, Kepala Bidang (Kabid) Binamarga; Nofi Yanti, staf Bidang rehabilitas/pemeliharaan pengairan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Hulu Sungai Utara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang rehabilitas/pemeliharaan pengairan; Syaukani, sopir bupati; Muhammad Reza Karimi, honorer pada Humas Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara/ajudan bupati Hulu Sungai Utara.

Selain itu, Amos Silitonga, Kabid Cipta Karya; H. M. Ridha (staf Bina Marga); Moch Arifil alias Iping, Pegawai Negeri Sipil (ajudan bupati); Khairussalim, PNS (Kabag Pemerintahan Setda Hulu Sungai Utara) dan Doddy Faisal, staf di Bina Marga.

Sebelumnya KPK telah secara resmi menetapkan tersangka Bupati Hulu Sungai Utara, Kalsel, Abdul Wahid (AW), Kamis (18/11/2021).

Tersangka Abdul Wahid, selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk 2 periode (2012- 2017 dan 2017- 2022) pada awal tahun 2019, menunjuk MK (Maliki) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPRP (Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh Maliki untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka Abdul Wahid.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button