• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Pemprov Diminta Prioritaskan Pembangunan Banten Selatan

Folber Siallagan Editor Folber Siallagan
Kamis, 30 September 2021 - 18:37
in Nasional
indoposco

Pengamat Kebijakan Publik Ahmad Sururi

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Memasuki umur yang ke 21 tahun, pembangunan di Provinsi Banten dinilai masih terjadi ketimpangan. Terlebih khusus untuk wilayah Banten bagian Selatan.

Dari rata-rata Indesk Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Pandeglang dan Kabupeten Lebak masih di angka 6 persen. Sementara Tangerang Raya, sudah baik yakni di angka 7 sampai 8 persen.

BacaJuga:

Ketua DPR RI Ingatkan WFH ASN: Fleksibel Boleh, Pelayanan Publik Tak Boleh Melambat

Terapkan ASN WFH, Menag: Layanan Publik Tetap Optimal

Libur Panjang Wafat Yesus Kristus dan Hari Paskah, KAI: 76,9 Persen Tiket Terjual

Pengamat Kebijakan Publik Ahmad Sururi mengatakan, capaian IPM menjadi indikator pembangunan. Semakin kecil angka IPM, maka seharusnya perhatian Pemprov Banten harus besar.

Jika rata-rata IPM ini tidak sama, maka ketertinggalan pembangunan dan ketimpangan sosial semakin tinggi.

“IPM selalu di angka 6 persen terus. Ini indikator pembangunan dari situ ya. Yang bagus Kota Tangsel di atas 8 persen, diikuti Cilegon dan Kota Tangerang. Artinya ketertinggalan pembangun tinggi, kesenjangan pembangunan tidak pernah terwujud,” katanya, Kamis (30/9/2021).

Ia menegaskan, kebijakan Pemprov Banten jangan hanya seperti macan kertas. Kapasitas sosial bagian Banten selatan harus tinggi.

“Kebijakan jangan hanya bersifat macan kertas, harus terwujud IMP naik, investasi naik. Jangan hanya di Tangerang, tapi di Banten Selatan juga. Kebijakannya harus berbasis riset menurut saya,” tegasnya.

Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi investasi yang masuk ke Banten cukup tinggi. Tetapi sayangnya, belum dapat maksimal dalam menyerap tenaga kerja.

“Investasi tinggi, tapi penganggurannya juga sangat tinggi. Apa strategi investasi salah atau mengatasi pengangguran yang salah. Belum efektif menurut saya,” paparnya. (son)

Tags: Banten SelatanPemprov Banten

Berita Terkait.

Ketua DPR RI Ingatkan WFH ASN: Fleksibel Boleh, Pelayanan Publik Tak Boleh Melambat
Nasional

Ketua DPR RI Ingatkan WFH ASN: Fleksibel Boleh, Pelayanan Publik Tak Boleh Melambat

Jumat, 3 April 2026 - 01:53
Komisi II Dorong Kemudahan dan Pendampingan Penyaluran Kredit Pelaku Usaha di Daerah
Nasional

Terapkan ASN WFH, Menag: Layanan Publik Tetap Optimal

Kamis, 2 April 2026 - 23:42
Komisi II Dorong Kemudahan dan Pendampingan Penyaluran Kredit Pelaku Usaha di Daerah
Nasional

Libur Panjang Wafat Yesus Kristus dan Hari Paskah, KAI: 76,9 Persen Tiket Terjual

Kamis, 2 April 2026 - 22:49
Dari Terdakwa ke Tamu Parlemen: Kisah Amsal Sitepu yang Berujung Vonis Bebas
Nasional

Prajurit TNI Gugur saat Misi Perdamaian, DPD RI: Pemerintah Jangan Gegabah Kirim Pasukan

Kamis, 2 April 2026 - 20:03
Dari Terdakwa ke Tamu Parlemen: Kisah Amsal Sitepu yang Berujung Vonis Bebas
Nasional

1.000 CPMI Hospitality Berangkat ke Bulgaria, Ini Pesan Menteri P2MI

Kamis, 2 April 2026 - 19:07
Bentuk Timsus Lidi Bersih, Pengamat: Cermin Lemahnya Pengawasan di Internal Kementerian
Nasional

Bentuk Timsus Lidi Bersih, Pengamat: Cermin Lemahnya Pengawasan di Internal Kementerian

Kamis, 2 April 2026 - 18:16

BERITA POPULER

  • darwati

    Warga Aceh Dikeroyok di Polda Metro Jaya, DPD RI: Ini Tamparan Keras bagi Penegakan Hukum

    1087 shares
    Share 435 Tweet 272
  • Kemnaker: Ratusan Aduan Pelanggaran THR, 173 Kasus Sudah Selesai dan 1.400-an Berproses

    912 shares
    Share 365 Tweet 228
  • DPR Minta OJK yang Baru Segera Tangani Kasus Dana Syariah Rp2,47 Triliun

    795 shares
    Share 318 Tweet 199
  • 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, BKSAP DPR Dorong Pengadilan Internasional

    696 shares
    Share 278 Tweet 174
  • Start Meyakinkan, Timnas Indonesia Incar Final Sempurna FIFA Series 2026

    691 shares
    Share 276 Tweet 173
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.