Nasional

Dongkrak Layanan KB di Daerah, OPD-KB Gandeng Faskes

INDOPOSCO.ID – Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) kabupaten/kota sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan fasilitas kesehatan (faskes) untuk meningkatkan capaian pelayanan KB di setiap daerah.

“Kita harus bekerja sama dengan faskes baik negeri maupun swasta, serta wajib ada MoU bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah pandemi seperti ini. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) juga memudahkan anggaran medis, seperti bidan dan dokter. Itu sudah termasuk di anggaran BOKB-nya (Bantuan Operasional Keluarga Berencana),” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Perjanjian tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dan memonitoring kendala-kendala terkait pelayanan KB yang dihadapi di lapangan, seperti pemakaian alat kontrasepsi dan tingginya angka kehamilan pada ibu.

Berdasarkan data SDKI pada 2017, cakupan pemakaian alat kontrasepsi modern masih terbilang rendah, yakni 57,2 persen. Selain itu, data SKAP pada 2020 menyebutkan tingginya kehamilan yang tidak diinginkan mencapai 20,3 persen dan angka stunting (anak lahir kerdil) di Indonesia masih sebesar 27,7 persen, menurut data SSGBI 2019.

Sehingga, untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan KB, seluruh fasilitas kesehatan tersebut perlu teregistrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN yang nantinya dapat didukung melalui anggaran dana alokasi khusus (DAK) sub bidang KB.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button