Nasional

Penerapan SE MenPAN-RB sebagai Dasar Pencopotan Kadis PUPR Banten Patut Dipertanyakan  

INDOPOSCO.ID – Penerapan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2020 dalam pencopotan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten M. Trenggono patut dipertanyakan.

SE MenPAN-RB tersebut berisi tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

“Buat saya ini menarik untuk dilakukan pengujian. Apakah sesuai penerapannya dan syarat-syaratnya,” ujar pemerhati kebijakan publik di Banten, Ojat Sudrajat, kepada Indoposco.id, Jumat (27/8/2021).

Ojat menjelaskan, SE MenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2020 diterbitkan pada tanggal 22 April 2020. Pada angka 3 huruf a, bagian umum angka 5, dijelaskan bahwa  pengaturan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif dimaksud dalam edaran ini hanya berlaku pada masa kondisi kedaruratan dan jabatan strategis terkait dengan percepatan penanganan Covid-19.

“Menurut pandangan saya, pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dimaksud dalam menggunakan SE MenPAN-RB Nomor  52 Tahun 2020, hanya berlaku dengan syarat, yaitu pada masa kondisi kedaruratan dan jabatan strategis terkait dengan percepatan penanganan Covid-19,” ujar Ojat.

Ojat menerangkan, ketentuan pada angka 3 huruf c bagian tahap pelaksanaan angka 1, dijelaskan untuk mutasi internal maupun eksternal dapat dilakukan dengan syarat minimal telah menduduki jabatan pimpinan tinggi satu tahun sejak dilantik.

SE MenPAN-RB ini mengatur syarat minimal  satu tahun menduduki jabatan pimpinan tinggi  sejak dilantik. Sementara di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, pada pasal 131 diatur syarat minimal menjabat adalah dua tahun.

“Di sini jelas, SE MenPAN-RB bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, khususnya pasal 131. Apalagi SE tidak dikenal dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Anehnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kok tidak mempertanyakan SE Menpan RB yang bertentangan dengan PP ini,” tegas Ojat.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button