Aspek Minta Jokowi Lindungi Hak Pekerja di Masa PPKM Darurat
INDOPOSCO.ID – Asosiasi Serikat Pekerja( ASPEK) Indonesia memohon Presiden Joko Widodo senantiasa melindungi hak para karyawan dikala penerapan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Warga( PPKM) Darurat Jawa serta Bali.
” Kami menunjang tiap upaya pemerintah dalam menghindari penyebaran COVID- 19 di Indonesia. Tetapi kami pula memohon pemerintah buat melindungi hak pekerja, ialah terpaut dengan kepastian pekerjaan, kepastian upah, serta kepastian kesejahteraan,” kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam penjelasan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dia berkata kalau pemerintah butuh diingatkan karena dalam sebagian kali pemberlakuan kegiatan warga malah terjalin pelanggaran- pelanggaran yang dicoba industri.
Beberapa pelanggaran itu di antara lain semacam tidak membayar upah pekerja dan tidak sedikit yang wajib hadapi pemutusan ikatan kerja( PHK) massal secara sepihak oleh manajemen industri.
Baginya industri melaksanakan kedua perihal tersebut dengan dalih terdampak COVID- 19. Pemerintah, kata ia, lewat Departemen Ketenagakerjaan butuh melaksanakan pengawasan ketat kepada industri yang tidak membayar upah serta yang melaksanakan PHK massal sepihak.
” PPKM Darurat tidak boleh dimanfaatkan oleh pengusaha buat tidak membayar upah serta melaksanakan PHK sepihak,” kata Mirah.
Di samping itu, ASPEK mendesak pemerintah buat tidak berubah- ubah dalam memperketat arus masuk masyarakat negeri asing ke Indonesia. Kebijakan pembatasan wajib diterapkan secara rata baik buat di dalam ataupun luar negara.
” Jangan terulang lagi, di dikala rakyat Indonesia dibatasi aktivitasnya, malah orang asing diberi kemudahan akses masuk ke Indonesia,” katanya.
ASPEK pula memohon pemerintah buat senantiasa membagikan dorongan sosial tunai kepada warga dasar serta yang terdampak pandemi COVID- 19, buat melindungi keahlian energi beli warga supaya bisa senantiasa penuhi kebutuhan hidupnya tiap hari.
” Perketat pula pengawasannya supaya tidak disalahgunakan ataupun dijadikan ladang korupsi oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab,” demikian Mirah Sumirat. (bro)
