Nasional

Menilik Relasi Kinerja Sektor Pertanian dan Kepercayaan Publik

Oleh: Fajar Rahman M, Pranata Humas di Kementerian Pertanian RI

INDOPOSCO.ID – Sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam membangun perekonomian mandiri di suatu daerah. Bahkan sektor ini jadi sektor utama dalam menumbuhkembangkan perekonomian nasional. Terbukti, pertanian tumbuh positif di tengah melemahnya ekonomi global akibat pandemi Covid 19 berkepanjangan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertanian pada kuartal IV 2020 tumbuh sebesar 2,59 persen secara year on year (yoy). Lalu pada kuartal I-2021, sektor pertanian juga tumbuh meyakinkan dengan angka 2,95 persen.

Mengenai hal ini, peran pertanian terhadap tingkat kepercayaan publik memang tak bisa dianggap remeh. Karena itu pertanian selalu menjadi program utama bagi sejumlah pimpinan daerah. Mereka menjadikan sektor tersebut sebagai sektor paling berperan dalam masa karirnya selama menjadi kepala daerah.

Syahrul Yasin Limpo adalah salah satunya. Orang Bugis yang kini dipercaya Presiden Joko Widodo jadi Menteri Pertanian ini adalah Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode sejak 8 April 2008 hingga 8 April 2018. Dalam rangkaian karirnya, Syahrul mengaku bahwa sektor pertanian merupakan kunci sukses dalam meniti karir dari waktu ke waktu.

“Semua prestasi prestasi saya selalu dekat dengan masalah pertanian,” katanya.

Syahrul memang luar biasa. Semasa Gubernur, ia dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerima penghargaan berkelas Bintang Maha Putera Utama. Sebuah apresiasi dari negara yang tidak sembarang orang mendapatkannya. Kenapa? sebab Syahrul dianggap mampu memenuhi pangan untuk 17 provinsi. Luar biasa.

Dari Jawa Timur, Gubernur Soekarwo saat itu mengeluarkan kebijakan pangan dengan merevitalisasi dan penyediaan infrastruktur pertanian. Menurut Pakde, demikian ia biasa disapa, kebijakan tersebut merupakan prioritas program kerja jangka panjang untuk menjadikan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.

Sebagai langkah kongkrit, Pakde menganggarkan dana subsidi sebesar Rp 5-10 miliar/kabupaten kota/tahun. Kemudian membangun Bank UMKM khusus menampung hasil pertanian para petani di Jatim dan mencegah petani berhubungan langsung dengan tengkulak.

Bukan hanya itu saja, Pakde bahkan menerbitkan 14 Peraturan Daerah (Perda) yang diperuntukan untuk melindungi petani. Salah satu dari 14 Perda yang dikeluarkan yaitu soal larangan hortikultura impor di Jatim. Soekarwo beralasan produk impor bila dibebaskan masuk ke Jatim, maka harga komoditas hortikultura lokal akan jatuh.

“Saya tidak pernah ragu memberikan subsidi transportasi untuk pertanian. Ini dilakukan untuk menekan on farm pertanian agar menghasilkan produk bernilai tambah saat produk pertanian itu dijual,” katanya.

Sebagaimana Syahrul Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, Pakde Soekarwo juga merupkan Gubernur 2 Periode Jawa Timur yang terhitung sejak 12 Februari 2009 hingga 12 Februari 2019.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button