Nasional

Bea Cukai Sosialisasikan Ketentuan Cukai ke Masyarakat

INDOPOSCO.ID – Mengawali pertengahan tahun dengan tetap menjaga Indonesia dari beredarnya barang kena cukai ilegal, Bea Cukai kembali lakukan layanan informasi keliling dan beberapa sosialisasi terkait dengan kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai. Kegiatan sosialisasi dan layanan informasi yang masih termasuk dalam rangkaian kegiatan Gempur Rokok Ilegal menjadi salah satu cara yang digunakan Bea Cukai dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal nasional.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, R Syarif Hidayat, mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi dan layanan informasi keliling ini merupakan bagian dari kampanye Gempur Rokok Ilegal yang diadakan secara nasional untuk menurunkan prevalensi peredaran rokok ilegal sesuai dengan target dari Menteri Keuangan.

“Kami tetap berupaya memerangi peredaran rokok ilegal dengan berbagai cara. Selain dengan cara penindakan, kami juga melakukan tindakan preventif seperti sosialisasi dan layanan informasi keliling guna memberi tahu masyarakat dan pengguna jasa bahaya dari peredaran rokok ilegal,” ungkap Syarif.

Sebagai bentuk perwujudan dari harapan tersebut, Bea Cukai Malang melaksanakan kegiatan layanan informasi keliling dengan menargetkan para pemilik toko penjual rokok di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang untuk ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal. Dalam kunjungan yang dilakukan ke setiap toko, petugas menghimbau untuk tidak menerima apalagi menjual rokok ilegal. Selain itu, juga diberikan souvenir kepada pemilik toko dan penempelan stiker “Toko Ini Tidak Menjual Rokok Ilegal” dan “Gempur Rokok Ilegal” sebagai penanda bahwa terhadap toko tersebut telah dilakukan sosialisasi.

Hal yang tak berbeda jauh juga dilakukan di Sidoarjo dan Bogor. Bea Cukai Sidoarjo dan Bea Cukai Bogor melaksanakan sosialisasi dengan menggandeng pemerintah daerah setempat untuk memberikan peraturan singkat di bidang cukai terutama pita cukai 2021 serta penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang dimiliki tiap daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DHBCHT, pemerintah daerah dapat membuat program sosialisasi guna menekan produksi maupun peredaran rokok ilegal.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button