Megapolitan

DPRD DKI Awasi Penanganan Intoleransi di Lembaga Pendidikan

INDOPOSCO.ID – DPRD DKI Jakarta mengawasi penanganan kasus dugaan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi di satuan pendidikan Ibu Kota untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang mengulangi tindakan tersebut di sekolah.

“Sudah pasti kami awasi, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, tapi menjadi tanggung jawab bersama,” kata Anggota DPRD DKI Gembong Warsono di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/8).

Ia meminta Dinas Pendidikan DKI untuk menerapkan sanksi tegas sesuai peraturan kepada oknum di satuan pendidikan yang melakukan intoleransi, pemaksaan, dan tindakan diskriminatif terhadap pelajar.

Secara spesifik, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI itu juga telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana soal kasus intoleransi, pemaksaan, dan diskriminasi.

Fraksinya, lanjut dia, menerima aduan masyarakat soal tindakan intoleransi, pemaksaan, dan diskriminasi sepuluh sekolah di Jakarta mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK selama periode 2020-2022.

Baca Juga: ICRP Sebut Pencegahan Intoleransi di Dunia Pendidikan Tanggung Jawab Semua Pihak

Adapun aduan itu di antaranya terjadi di 10 sekolah yakni di SMA Negeri 58 Jakarta pada November 2020 ada oknum guru yang melarang anak didiknya memilih ketua OSIS non muslim.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button