Megapolitan

DPRD Bogor: Relaksasi Harga Minyak Goreng Kemasan Tak Banyak Menolong

INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai relaksasi harga minyak goreng kemasan yang dilakukan pemerintah pusat agar dapat ditentukan oleh pasar hingga jelang Ramadhan 1443 Hijriah/2022 tidak banyak menolong ketersediaan bahan pokok pangan masyarakat itu.

“Instrumen kebijakan yang dikeluarkan terakhir melalui SE Mendag no 9 tahun 2022 tidak akan banyak menormalisasi keadaan jika diserahkan ke mekanisme pasar. Buktinya harga langsung melonjak sekitar Rp24.000 per liter bahkan lebih,” kata dia, di Kota Bogor, Selasa (29/3).

Menurut Atang, jika benar data Kementerian Perdagangan (Kemendag) stok minyak goreng melimpah, tidak mungkin harga akan melonjak tajam dalam waktu hitungan hari memasuki Bulan Ramadhan ini.

Baca Juga : Pemkot Depok Setuju Raperda Pendataan Tanah Telantar

Apalagi, minyak goreng curah yang kini disubsidi juga kosong di pasar tradisional. Pedagang dan agen yang dibatasi stok tidak mampu menyediakan bebas minyak goreng bagi masyarakat umum, melainkan hanya untuk langganannya.

Pada 16 Maret 2022 telah terbit Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Harga ditetapkan Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram yang sebelumnya HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter.

Sementara, Surat Edaran Nomor 9 tahun 2022 tentang Relaksasi Penerapan Harga Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana dan Kemasan Premium juga telah diterbitkan. Kini harga kedua jenis minyak goreng itu diserahkan pada mekanisme pasar yang berarti mencabut HET sebelumnya yakni premium Rp14.000 dan kemasan sederhana Rp13.500 per liter

Kalau kemudian masalah ada di distribusi, kata Atang, mudah bagi pemerintah untuk bisa menelusuri jika dilakukan secara serius karena jalur distribusi Indonesia mudah diketahui jalur-jalurnya.

Atang mengungkapkan hal ini menjadi ironis pada negeri penghasil CPO terbesar di dunia, tapi bermasalah dalam pemenuhan minyak goreng.

Dia juga berpendapat, menguatkan pengawasan distribusi di hilir juga tidak efektif. Ia meyakini pastikan sistem distribusi mulai dari hulu hingga hilir yang lancar dan yang nakal beri hukuman tegas.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button