INDOPOSCO.ID– Kasus mafia tanah yang menimpa aktris Nirina Zubir terus bergulir. Lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan aset senilai Rp 17 miliar milik orang tua aktris tersebut.
Tiga orang di antaranya kini sudah ditahan oleh polisi.Yaitu, mantan Asisisten Rumah Tangga (ART) Riri Khasmita dan suaminya Endrinto, serta seorang notaris bernama Farida yang berkantor di Kota Tangerang.
Sementara dua orang lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni, Ina Rosaina dan Edwin Ridwan berperan sebagai notaris dijadwalkan akan diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (22/11/2021) pekan depan.
Kepala kantor Pertanahan BPN Jakarta Barat, Sri Pranoto kepada INDOPOSCO menjelaskan, dalam kasus mafia tanah yang menimpa keluarga aktris Nirina Zubir tersebut, BPN tidak terlibat dalam transaksi pembuatan akta jual beli (AJB) yang dilakukan oleh notaris.
”Untuk transaksi jual beli kan dilakukan antar pihak, yaitu, antara penjual dan pembeli di kantor notaris. Jadi itu bukan menjadi kewenangan dari ATR/BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional),” ujar Sri Pranoto kepada INDOPOSCO, Sabtu (20/11/2021).
Menurut Pranoto yang juga mantan kepala BPN Kota Tangerang ini, yang paling penting di kasus yang menimpa keluarga aktris Nirna Zubir tersebut adalah, dapat menjadi pembelajaran bahwa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam membuat akta jual beli harus sesuai ketentuan.” PPAT dalam membuat AJB harus sesuai dengan ketentuan untuk menghindari adanya pemalsuan,” imbuhnya.
Ketentuan yang dimaksud adalah, para penjual dan pembeli harus menghadap langsung ke PPAT, dan transaksi dilakukan dihadapan PPAT, tunai dan terang, serta pajak-pajak yang menjadi kewajiban kedua belah pihak terbayarkan ke negara. ”Jadi penandatanganan AJB itu harus menghadirkan kedua belah pihak dihadapan PPAT,” tegasnya.
Terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada oknum notaris yang terlibat dalam kasus mafia tanah tersebut, BPN Jakarta Barat akan mengusulkan kepada MPD (Mejelis Pengawas Daerah) notaris wilayah dan pusat untuk dijatuhkan sanksi tegas.
”Sanksi terhadap PPAT nanti pastinya sesuai kode etik dan akan diusulkan ke MPD wilayah dan pusat,” tukasnya.(yas)
