KORAN INDOPOSCO - Terkuaknya harta kekayaan pejabat Kanwil Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo, memperkuat kecurigaan publik tentang banyaknya pejabat negara mengeruk kekayaan secara ilegal. Baik itu suap, korupsi, gratifikasi hingga pemerasan. Namun, tidak adanya UU pembuktian terbalik membuat perilaku menimbun harta kekayaan pejabat secara tidak wajar tidak tersentuh hukum. "Kalau mau jujur, banyak sekali pejabat negara mulai pimpinan hingga staf memiliki harta kekayaan yang jauh dari wajar jika dibandingkan dengan total pendapatannya sebagai ASN," kata Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. Dia mengakui memang UU Pembuktian Terbalik cara paling manjur untuk menjerat para pejabat korup tersebut. Namun, karena UU tersebut belum ada, menurut Jerry butuh terobosan dan keberanian PPATK, KPK dan aparat hukum lain. (*)
