Internasional

Dalam Sidang PBB, Jepang Desak Rusia Tarik Diri dari Ukraina

INDOPOSCO.ID – Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi pada Kamis (12/1) mendesak Rusia untuk menarik pasukannya dari Ukraina dan mendorong negara-negara lain untuk “berdiri” melawan pelanggaran Piagam PBB, seperti pencaplokan wilayah.

Desakan itu disampaikan Hayashi pada debat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mewakili Jepang yang selama Januari merupakan ketua bergilir dewan beranggotakan 15 negara tersebut.

Sidang pada Kamis itu berfokus pada pentingnya supremasi hukum, yakni isu yang juga terkait dengan peningkatan ambisi China di Indo-Pasifik.

Baca Juga : Komisaris HAM PBB Sesalkan Eksekusi terhadap Pengunjuk Rasa Iran

Hayashi mengatakan perintah Mahkamah Internasional pada Maret 2022 –agar Rusia menarik semua pasukannya dari Ukraina– “harus segera dilaksanakan”.

Dia menambahkan bahwa prinsip aturan hukum “tidak pernah mengizinkan negara mana pun untuk mengubah perbatasan dengan paksa atau melalui penggunaan kekuasaan”.

Hayashi mengatakan bahwa hukum internasional atau Piagam PBB “sama sekali tidak” dapat digunakan untuk membenarkan tindakan pemaksaan, seperti invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina.

Menteri Luar Negeri Jepang itu juga menekankan bahwa pengerahan personel bersenjata ke wilayah di bawah pemerintahan damai suatu negara lain untuk menciptakan fait accompli (keadaan yang terpaksa diterima) tidak dapat dibenarkan.

Meskipun dia menahan diri untuk tidak menyebut negara mana pun, Hayashi membuat pernyataan tersebut dalam kritik terselubung terhadap China, menurut seorang pejabat pemerintah Jepang.

Pernyataan seperti itu diduga dikeluarkan Hayashi karena kapal militer China telah berulang kali memasuki perairan di sekitar Kepulauan Senkaku di Laut China Timur.

Pulau tak berpenghuni yang dikendalikan Tokyo itu diklaim oleh Beijing, yang menyebutnya sebagai Pulau Diaoyu.

Pada sesi debat Dewan Keamanan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa dunia menghadapi kondisi “aturan tanpa hukum” kecuali krisis-krisis global ditangani, termasuk program senjata nuklir Korea Utara dan perang di Ukraina.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button