G20 Wujudkan Tata Kelola Digital Lebih Adil
INDOPOSCO.ID – Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan transformasi digital inklusif. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan, transformasi digital inklusif dilakukan dengan mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil.
Dalam Presidensi G20 Indonesia, menurut dia, pemerintah Indonesia membawa tiga isu prioritas dalam kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG).
“Presidensi G20 Indonesia menjadi kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju untuk membangun tata kelola dunia yang lebih adil,” ujar Johnny G. Plate di Jakarta, Senin (21/2022).
Baca Juga: Presidensi G20 Jadi Momentum Wujudkan PLTN di Indonesia
Pada kesempatan tersebut, dikatakan Johnny, Indonesia akan memperjuangkan pengembangan sektor digital di dalam negeri dan negara-negara berkembang. Indonesia akan mengusung beragam deliverables dalam bentuk pengayaan isu, diskusi kebijakan dan tangible output.
“Ini penting untuk mendorong pengembangan sektor digital Indonesia,” ungkapnya.
Ia menyebut, sebagai pengampu pembahasan isu digital dalam Presidensi G20 tahun ini, Pemerintah Indonesia membawa tiga isu prioritas pemerataan akses digital, literasi digital dan arus data lintas batas negara yang aman.
“Indonesia akan mendorong diskusi pemerataan akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh termasuk bagi kelompok rentan,” ujarnya.
“Melalui DEWG, Kominfo akan menyelenggarakan Digital Innovation Network untuk memfasilitasi business matchmaking bagi startup-startup digital,” imbuhnya.
Pemerintah Indonesia juga, masih ujar Johnny, akan mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif. Dengan menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skillsand Digital Literacy.
“Di mana semua orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi,” tegasnya.
Dikatakan dia pemerintah akan terus mendorong perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip, yakni; lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.
“Kami mengambil strategi kolaborasi di level internasional seperti potensi kerjasama dengan negara-negara anggota G20 dan level nasional,” tuturnya. (nas)
