INDOPOSCO.ID – Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam dikabarkan menolak keikutsertaan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dalam KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China yang dijadwalkan pada 22 November mendatang.
Sebelumnya, Min Aung Hlaing juga dikecualikan dalam KTT ASEAN akhir Oktober lalu, karena kegagalan junta melaksanakan konsensus yang telah disetujui para pemimpin ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis politik di Myanmar.
“Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei telah sepakat untuk mempertahankan posisi yang sama dengan KTT ASEAN,” kata sumber pemerintah di negara ASEAN seperti dikutip Antara, Kamis (18/11/2021). Sumber itu mengatakan negara-negara itu menolak disebutkan dan merujuk pada permintaan agar Myanmar diwakili oleh tokoh non-politik.
Senada dengan pernyataan itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menegaskan pendirian yang teguh untuk kehadiran tokoh non-politik dari Myanmar dengan mengacu pada “kebijakan” yang ditunjukkan oleh para pemimpin sebelum KTT Oktober.
“Indonesia konsisten pada posisinya tentang siapa yang harus mewakili Myanmar dalam KTT pemimpin mendatang,” kata Faizasyah.
Indonesia telah menjadi salah satu kritikus ASEAN yang paling terang-terangan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan bahwa Myanmar tidak boleh diwakili di tingkat politik sampai bisa memperbaiki demokrasi mereka.
Sementara itu, Juru Bicara Kemlu China Zhao Lijian mengatakan China mendukung semua pihak di Myanmar dalam mencari penyelesaian politik melalui dialog dan akan bekerja dengan masyarakat internasional dalam upaya untuk memperbaiki stabilitas dan meneruskan transformasi demokrasi.
Baca Juga: Menlu RI-Inggris Bahas Isu Myanmar dan Afghanistan
Sebelumnya, utusan khusus China untuk urusan Asia, Sun Guoxiang, disebut mendatangi Singapura dan Brunei pekan lalu untuk melobi anggota ASEAN tersebut agar memperbolehkan pemimpin militer Myanmar ikut serta dalam KTT ASEAN-China.
Namun, Sun yang menghadapi penolakan keras dari ASEAN, kemudian mengatakan kepada Min Aung Hlaing pada pertemuan di Ibu Kota Naypyidaw bahwa China harus menerima pendirian ASEAN.
China “akan mempertahankan prinsip perwakilan non-politik yang diterapkan oleh ASEAN”, kata seorang diplomat regional, mengutip Sun.
Diplomat yang tidak disebut identitasnya itu telah diberi uraian tentang upaya lobi China kepada ASEAN. ASEAN selama beberapa dekade dikenal karena kebijakan non-intervensinya, namun kudeta yang dilancarkan militer Myanmar pada Februari lalu, telah mengubah prinsip tersebut.
Pada April, para pemimpin ASEAN telah meluluskan Konsensus 5 Poin dalam pertemuan puncak yang berjalan di Jakarta dan dihadiri oleh Min Aung Hlaing. Konsensus itu mencakup komitmen Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan membolehkan utusan khusus ASEAN untuk mengawali dialog dengan semua pihak, termasuk anggota parlemen yang digulingkan dan mantan pemimpin yang saat ini dipenjara, Aung San Suu Kyi.
Namun, Myanmar belum menindaklanjuti konsensus tersebut dengan alibi bahwa mereka memiliki”peta jalan” sendiri untuk pemilu baru. Myanmar adalah negara koordinator China untuk ASEAN tahun ini, yang berfungsi membantu menyediakan interaksi Beijing dengan perhimpunan tersebut.
“Biasanya, anggota koordinator akan mengatur semuanya, seperti tautan virtual dan sebagainya,” ucap seorang sumber. Myanmar, kata sumber itu, dapat menggunakan perannya untuk “menghadirkan” Min Aung Hlaing, bahkan jika negara-negara ASEAN lainnya keberatan. (mg4)
