Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi, Transformasi Hukum atau Sekadar Manuver Politik?
INDOPOSCO.ID – Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan menghapuskan perkara hukum (abolisi) untuk ekonom Tom Lembong, memicu diskusi hangat di panggung politik nasional. Bagi pengamat politik Rocky Gerung, keputusan ini bukan sekadar manuver hukum, tetapi sinyal perubahan arah negara.
“Kelihatannya ada kesadaran baru atau pengertian baru pada presiden yang melihat bahwa kriminalisasi itu kalau didasarkan pada persaingan politik akan memperburuk proses politik ke depan,” ujar Rocky dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya, Jumat (1/8/2025).
Rocky menilai, langkah tersebut menandai upaya Prabowo untuk memisahkan politik dari hukum. Namun, ia juga tak menampik adanya spekulasi publik mengenai latar belakang politik di balik kasus-kasus besar yang menjerat tokoh seperti Hasto dan Tom Lembong.
“Tindakan Presiden memberi abolisi dan amnesti bisa dibaca sebagai sinyal bahwa tak boleh lagi ada penyanderaan hukum dengan motif politik,” tegasnya.
Menurutnya, keputusan itu sekaligus menjadi pesan penting bagi dunia internasional: Indonesia ingin menunjukkan dirinya sebagai negara yang mampu menjaga keadilan, bukan sebagai negara yang perlahan terjebak dalam praktik otoritarianisme.
“Ya sebut aja upaya untuk memastikan bahwa peristiwa-peristiwa politik yang menimpa PDIP, dalam hal ini melalui Sekjennya Hasto, dan Tom Lembong itu satu penanda baru bahwa politik dan hukum itu memang harus dipisahkan,” tuturnya.
Rocky menilai, di balik semua itu, Prabowo tengah sibuk mengamankan pondasi ekonomi negara. Stabilitas politik, menurutnya, adalah kunci untuk menarik investasi asing dan memperkuat citra Indonesia di mata dunia.
“Jadi kelihatannya Presiden mau memastikan bahwa keadaan di dalam negeri harus stabil supaya ada aktivitas global yang bisa dijadikan alasan. Presiden menginginkan Indonesia dilihat bukan sebagai negara yang kehilangan kemampuan menghasilkan keadilan. Negara yang sudah disebut sebagai menuju pada otoritarisme,” tambah sarjana Universitas Indonesia itu. (her)
