Viral Tagar #IndonesiaGelap, Mensesneg: Jangan Belokkan yang Sebenarnya Tak Terjadi
INDOPOSCO.ID – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menginginkan pihak tertentu tidak membangun narasi, yang tidak menunjukan realita sesungguhnya. Pemerintah tentu terbuka terhadap kritik dari seluruh pihak untuk membuat kinerja menjadi lebih baik.
Hal tersebut seraya merespons tagar #IndonesiaGelap yang menggema di media sosial, setelah demonstrasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di sejumlah kota di Indonesia pada, Senin (17/2/2025). Salah satu tuntutannya menolak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Nah itu, ini lah, yaa namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, yaa jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu,” kata Hadi di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Ia membantah, anggapan sebagian pihak terhadap situasi Indonesia saat ini yang dinarasikan kurang baik. Justru pemerintah tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Mana tidak ada Indonesia gelap gitu loh. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit, Kita sebagai bangsa harus optimis, harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu,” ujar Hadi.
Masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih berjalan kurang dari lima bulan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Karenanya, semua pihak harus bersabar menunggu hasil kerja pemerintah untuk kebutuhan masyarakat.
“Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin pak prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” imbuh Hadi.
Adapun sejumlah tuntutan aliansi BEM SI yang disampaikan dalam unjuk rasa kemarin. Mulai efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Presiden Prabowo Prabowo keluarkan Perppu Perampasan Aset.
Selain itu, tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; penciptaan pendidikan gratis hingga penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. (dan)
