Headline

Wamenkumham: Pasal Kesusilaan di KUHP untuk Melindungi Masyarakat

INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan pasal tentang kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan melindungi masyarakat dari tindak kesewenang-wenangan.

“Ketika pasal ini diatur di KUHP, pasti tidak ada penggerebekan dan tidak ada razia,” ujarnya dalam seminar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12).

Penjelasan itu disampaikan Wamenkumham terkait pasal 411 KUHP tentang perzinahan dan pasal 412 KUHP tentang hidup bersama tanpa pernikahan (kohabitasi) yang beberapa waktu terakhir ramai menjadi perdebatan publik.

Ia menjelaskan selama ini di beberapa daerah terdapat aturan yang yang membuat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia dan penggerebekan dengan memasuki hotel dan penginapan.

Baca Juga: Kemenkumham Luruskan Kekhawatiran Dubes AS soal RKUHP

Namun, ia menegaskan bahwa setelah pasal itu diatur dalam KUHP dan diberikan penjelasan maka semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak berlaku.

“Justru memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan Satpol PP di daerah,” katanya menegaskan seperti dikutip dari Antara, Rabu (14/12/2022).

Wamenkumham menjelaskan terkait pasal kesusilaan penerapannya melalui delik aduan, yakni pihak yang bisa melaporkan hanya orang tua atau anak.

Dengan begitu, tidak benar dan terlalu berlebihan jika ada pihak yang mengilustrasikan pasal itu dapat menghalangi investasi hingga pariwisata.

Isi Pasal 411 dan 412 KUHP berdasarkan naskah per 6 Desember 2022.

Pasal 411 KUHP

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button