INDOPOSCO.ID – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali kembali diperpanjang selama sepkan, terhitung mulai hari ini Selasa 25 Januari hingga 31 Januari 2022.
Ketetapan tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 05/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa-Bali.
Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, sejumlah daerah menunjukan adanya peningkatan status PPKM menjadi level 1.
“Jumlah daerah yang berada pada level 1, dari 47 daerah menjadi 52 daerah,” kata Safrizal melalui gawai, Selasa (25/1/2022).
Baca Juga : Inmendagri Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 52 Daerah Berstatus Level 1
Dalam diktum pertama Inmendagri tersebut menyampaikan, bahwa Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 yaitu Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta.
“Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis,” tulis Inmendagri terbaru tersebut.
Di wilayah Jawa Tengah mencakup, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kota Tegal, Kota Semarang.
Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora dan Kabupaten Demak.
Sementara di wilayah Jawa Timur mencakup, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan.
Kabupaten Madiun, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo.
“Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bojonegoro,” urainya.
Indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian daerah masih sama dengan pengaturan PPKM sebelumnya. Menggunakan Indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial, dalam penanggulangan pandemi Covid-19.(dan)
