Headline

Banyak Kasus Viral, DPR Minta Polri Evaluasi Internal

INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto memandang perlu Polri menilai dan melakukan perbaikan internal terkait dengan kejadian masyarakat yang membuat viral sebuah kasus agar mendapatkan pelayanan dari kepolisian.

Menurut Didik Mukrianto, ada yang timpang dalam pelayanan karena tidak mungkin masyarakat mengadu ke media sosial untuk mendapat dukungan jika polisi memberikan pelayanan yang memuaskan.

“Oleh karena itu penguatan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta profesionalitas anggota menjadi bagian yang sangat penting untuk terus dilakukan. Pelaksanaan tugas- tugas kepolisian yang humanis, inklusif, dan partisipatif juga akan memastikan kepercayaan publik akan makin meningkat,” tutur Didik di Jakarta, Sabtu.

Dikatakan pula bahwa kejadian masyarakat yang memviralkan perkara di medsos dipicu beberapa sebab, pertama, antisipasi dan responsifitas aparat kepolisian dianggap lelet dan tertinggal.

Menurut dia, seharusnya tidak sulit bagi polisi untuk mendapatkan informasi secara cepat dan menangani secara tepat dan cepat untuk setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat karena Polri memiliki infrastruktur, sarana dan prasarana, serta SDM yang besar, mutahir, dan maju.

Baca Juga: Mendag Bahas Rencana Pengesahan Persetujuan Dagang Dengan DPR

“Jadi, tidak perlu menunggu viral dahulu di media, baru ditangani. Dalam konteks ini jangan sampai polisi dianggap kurang prediktif dan responsif,” ucapnya.

Kedua, lanjut Didik, kemungkinan masyarakat tidak meletakkan kepercayaan seluruhnya pada kepolisian karena menyangka integritas aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum kurang independen, kurang transparan, masih babat pilih, dan masih pandang bulu.

Konsekuensinya, tutur dia, adalah ancaman jika aparat kepolisian diragukan profesionalitas dan akuntabilitasnya sehingga masyarakat merasa perlu dukungan melalui sosial media dahulu untuk memastikan upaya ketetapannya direspons kepolisian.

“Saya menyarankan agar Polri melakukan pengawasan dan pembinaan anggota untuk meminimalisasi potensi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan kesewenang-wenangan,” tuturnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button