Headline

KontraS Minta Jenderal Andika Cabut Telegram Pemeriksaan Prajurit

INDOPOSCO.ID – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan, Surat Telegram TNI mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum merupakan upaya memberikan keistimewaan.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 itu bertandatangan dan berstempel Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono tertanggal 5 November 2021.

Selama ini, proses pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI dinilai masih jauh dari sistem yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga : Surat Telegram Panglima TNI Masih Multitafsir

“Lahirnya peraturan baru ini jelas akan semakin menunjukkan upaya perlindungan dari kesatuan terhadap anggotanya dan menebalkan impunitas di tubuh TNI,” nilai Wakil Koordinator II KontraS Rivanlee Anandar dalam keterangannya, Rabu (24/11/2021).

KontraS juga menilai bahwa surat telegram TNI tersebut inkonstitusional sebab melanggar prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button